Jakarta, IDN Times - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) merespons penolakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari aliansi pelajar Papua. KPAI meminta pemerintah agar mendengar pendapat anak soal program ini, apalagi jika memang ada aspirasi penolakan program ini.
"Karena kalau kita melihat prinsip-prinsip perlindungan anak, salah satu adalah mendengarkan pendapat anak," kata Wakil Ketua KPAI, Jasra Putra, di kantor KPAI, Jakarta Pusat, Selasa (11/2/2025).
Jasra berharap pemerintah bisa membuka forum perwakilan anak-anak Indonesia. Hal itu bisa dijadikan wadah untuk mengungkapkan pendapat anak-anak soal jalannya program MBG.
"Terkait Papua, saya kira tahapan-tahapan partisipasi anak harus dibangun, gitu ya. Jangan sampai tujuan mulia kita adalah memberikan pemenuhan gizi kepada anak-anak kita yang berada di sekolah, tapi justru terjadi sebaliknya, terjadi penolakan," katanya.
Jasra mengatakan, pendapat anak bisa jadi solusi bagi pelaksanaan MBG, supaya lebih baik lagi.
Sementara, Komisioner KPAI Sylvana Maria A menjelaskan suara anak terkait program MBG diharapkan tidak ditunggangi kepentingan orang dewasa. Sebab, dari informasi yang dihimpun KPAI, penolakan program ini di Papua belum bisa diketahui, apakah benar berasal dari anak atau orang dewasa.
"Berkaitan kasus yang terjadi di Yahukimo, saya sempat berkoordinasi dengan jejaring di Papua yang memang belum ada satu pun memberi informasi, sebenarnya peristiwa itu apakah berkaitan langsung dengan harapan anak-anak untuk dilibatkan dalam proses makan bergizi gratis, atau ada yang lain," ujarnya.
Namun, Sylvana menjelaskan, Yahukimo adalah salah satu kabupaten yang teridentifikasi sebagai wilayah konflik.
Sebelumnya, narasi penolakan program MBG viral di media sosial X. Ratusan pelajar dari berbagai tingkatan pendidikan di Dekai, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan menolak program pemerintahan Prabowo Subianto Subianto ini.
Para pelajar mengungkapkan, mereka lebih membutuhkan pendidikan yang layak dari pada makan gratis.