Voxpol: Hentikan Pola Asuh Menteri Warisan Jokowi dan Reformasi DPR
- Presiden Prabowo Subianto harus mengambil 9 langkah strategis untuk mengembalikan stabilitas politik nasional.
- Langkah-langkah tersebut antara lain mencakup reformasi total DPR dan etika politik, membuka kembali proyek infrastruktur yang tepat sasaran, hingga luncurkan program yang mengembirakan hati rakyat.
Jakarta, IDN Times - Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago, menyampaikan sembilan langkah strategis, untuk mengembalikan stabilitas politik nasional di bawah kendali Presiden Prabowo Subianto.
Melihat kepemimpinan presiden yang berada pada titik krusial, di mana publik terus mengkritik, berikut deretan langkah strategisnya.
"Pertama, hentikan pola mengasuh menteri warisan Joko "Jokowi" Widodo. Menteri yang berpolemik, tidak berpihak dan tidak berempati sedikit pun kepada rakyat, dan gagal menunjukkan keberpihakan kepada rakyat, harus dicopot," kata dia dalam keterangan, Minggu (31/8/2025).
1. Hentikan semua kebijakan yang menyusahkan rakyat
Kedua, Pangi mendorong agar menghentikan semua kebijakan yang menyusahkan rakyat. Kebijakan yang membebani rakyat harus segera dievaluasi dan dihentikan,
"Ketiga, reformasi total DPR dan etika politik. Partai politik harus memecat anggota DPR yang tidak sensitif, apalagi berjoget-joget di tengh penderitaan rakyat," kata dia.
"Gestur tersebut menciptakan luka kolektif, mencederai martabat lembaga legislatif, serta memperburuk citra politik di mata rakyat, memantik kekacauan, dan instabilitas politik (disorder) per hari ini," sambungnya.
2. Reformasi total Polri
Keempat, Pangli melanjutkan, reformasi total Polri. Institusi Polri selama ini dianggap publik terlatih represif, memanipulasi kasus, lebih menjadi pelindung pejabat dibanding pelindung rakyat.
"Perlu hindari bertambahnya korban jiwa berjatuhan, pemantiknya bertambahnya korban jiwa, intensitas fasilitas publik semakin banyak dibakar, sebelum terlambat karena terlalu mahal pertaruhannya," kata dia.
Kelima, kata Pangi, pemerintah harus membatalkan kebijakan pajak yang selama ini membebani rakyat kecil. Kebijakan perpajakan yang memeras dan menyengsarakan rakyat harus dikoreksi, karena prinsip pajak adalah keadilan, bukan pemerasan.
"Rakyat menolak menjadi sapi perah hanya demi menutup lubang kebocoran anggaran dan membayar bunga utang 600 triliun per tahun, akibat warisan lama Joko "Jokowi" Widodo yang berutang ugal-ugalan dan pakai pajak rakyat untuk membayarnya," kata dia.
Keenam, Pangi meminta agar pemerintah menghentikan arogansi privilege dan paksa tinjau ulang gaji fantastis pejabat DPR, hapus dana pensiunan DPR, menteri dan gaji pejabat lainnya.
"Rakyat marah besar menyaksikan pejabat menaikkan gaji dan tunjangan di tengah krisis, sambil berfoya-foya," ujar dia.
3. Transfer dana ke daerah harus dibuka tanpa potongan
Keenam, Pangi mengatakan, kembalikan transfer daerah, agar roda ekonomi daerah berputar kembali, transfer dana ke daerah harus dibuka tanpa potongan.
"Evaluasi anggaran jumbo seperti MBG, Koperasi Merah Putih, dan Sekolah Rakyat wajib dilakukan agar tidak terjadi ketimpangan, pemborosan," kata dia.
Ketujuh, infrastruktur dan membuka lapangan kerja. Prabowo wajib membuka kembali proyek infrastruktur yang tepat sasaran dan benar benar super prioritas yang merata di daerah. Pembangunan jalan, jembatan, dan infrastruktur dasar akan membuka lapangan kerja, menyerap pengangguran, sekaligus membangun konektivitas nasional.
Kedelapan, luncurkan secara masif program yang mengembirakan hati rakyat, sebab rakyat adalah raja bukan pejabat yang jadi raja, seperti token listrik gratis atau pembebasan pajak untuk rumah pribadi tempat tinggal rakyat hingga sahkan undang-undang perampasan aset. Langkah ini akan menghadirkan rasa keadilan dan kepedulian negara.
Terakhir, agar pemerintah menjalankan Pasal 33 UUD 1945. Prabowo harus sungguh-sungguh menegakkan amanat konstitusi, bumi, air, dan kekayaan alam tidak hanya "dikuasai" tapi "dimiliki" negara untuk kembali didistribusikan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
"Penertiban tambang ilegal, migas, sawit, batu bara, hingga nikel adalah pertaruhan besar melawan oligarki/pemilik modal, selama ini kaulat apabila ada yang coba-coba menyentuh bisnis mereka/digarap kuasa," kata dia.
