Wakil Ketua PKB: Jangan Jadikan Deklarasi Pemilu Sekadar Seremoni
Jakarta, IDN Times - Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Jazilul Fawaid, mengingatkan agar deklarasi yang diteken semua peserta Pemilu 2024 bukan sekadar seremoni. Menurutnya, itu semua tidak bermakna apapun bila di lapangan para peserta tetap melakukan kecurangan agar bisa menang.
"Tadi, deklarasi di Bawaslu dan menyatakan netral. Sekarang, pemilu damai. Tapi pada hari yang sama terjadi praktik yang berbeda di lapangan. Maka itu naif sekali dan akan mencoreng pemilu damai serta netral 2024. Ujungnya akan mendelegitimasi pemilu," ujar Jazilul usai deklarasi kampanye damai di gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU RI), Menteng, Jakarta, Senin (27/11/2023).
Jazilul juga meminta KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menjadi wasit yang adil. Pria yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua MPR itu menggarisbawahi bila dugaan pencopotan baliho paslon lain masih terjadi, maka memicu dugaan kecurangan yang selama ini ada di benak masyarakat.
"Dugaan kecurangan itu juga dirasakan oleh pasangan Anies-Muhaimin," tutur dia.
Sementara, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hasyim Asy'ari, menyebut masing-masing peserta pemilu sudah berkomitmen untuk melaksanakan pesta demokrasi lima tahunan itu secara sehat. Caranya, tidak mengumbar sisi negatif lawan tetapi justru mempromosikan hal-hal baik mengenai dirinya sendiri.
"Karena pada dasarnya kampanye adalah upaya untuk meyakinkan pemilih untuk memilih peserta pemilu karena aspek-aspek positif dan keunggulan yang dimiliki oleh masing-masing peserta pemilu. Apakah itu keunggulan calon presiden atau calon wakil presiden, hingga partai politik," kata Hasyim yang meyakini pemilu merupakan sarana untuk integrasi bangsa.
Diketahui, Komisi Pemilihan Umum (KPU RI) memberikan waktu kampanye 75 hari kepada tiga pasangan capres-cawapres, mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Sedangkan, 11 Februari-13 Februari 2024 memasuki masa tenang, dan 14 Februari 2024 hari pencoblosan.
