Wali Kota Depok Belum Mengetahui Polemik Dugaan Penggelembungan Suara
Depok, IDN Times - Rapat terbuka rekapitulasi hasil pemungutan suara Kota Depok mengalami polemik, terkait dugaan penggelembungan suara yang terjadi di beberapa kecamatan. Hingga kini, Pemerintah Kota Depok belum mengambil sikap untuk menanggapi persoalan yang terjadi pada Pemilu 2024 di Kota Depok.
Wali Kota Depok, Mohammad Idris, mengaku belum mengetahui dugaan adanya penggelembungan suara di Kota Depok. Saat disinggung terkait rencana pemanggilan terhadap KPUD Kota Depok untuk mengetahui duduk perkara polemik tersebut, dia menyebut belum ada rencana.
"Gak, belum ini saya, belum ada,” ujar Idris saat ditemui IDN Times, usai mengikuti kegiatan di Gedung Baleka Pemerintah Kota Depok, Rabu (6/3/2024).
1. Idris mengaku belum mendaptkan informasi dari Kesbangpol
Pelaksanaan Pemilu 2024 di Kota Depok telah memasuki tahap rekapitulasi, namun Idris mengaku belum mendapatkan laporan terkini dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Depok, yang merupakan bagian dari Satgas. Idris mengaku mendapatkan informasi perkembangan pemilu di Kota Depok melalui media.
“Belum ada laporan detailnya seperti apa. Saya baru dengar detail dari media, belum ada laporan dari Satgas kita,” ucap politikus PKS itu.
Idris mengungkapkan, Kesbangpol merupakan bagian dari Satgas yang memonitoring pelaksanaan Pemilu 2024 Kota Depok. Pemerintah Kota Depok akan memberikan sikap setelah mendapatkan laporan maupun informasi dari Kesbangpol.
“Satgas kita Kesbangpol, nanti bagaimana prosesnya kita belum tahu detail. Nanti kalau sudah tahu kita akan proses,” jelas Idris.
2. Minta KPUD Depok cermati hasil penghitungan suara
Sebelumnya, DPD PKS Depok mendatangi kantor KPUD Kota Depok memprotes dugaan adanya penggelembungan suara hasil Sirekap Komisi Pemilihan Umum (KPU). DPD PKS Depok menemukan adanya kejanggalan perubahan data hasil penghitungan suara Pemilu 2024 di Kota Depok.
Ketua Bidang Hukum dan Advokasi Satgas Depok Bersih DPD PKS Depok, Achmad Fatoni, mengatakan PKS Depok memenukan adanya dugaan penggelembungan suara yang terjadi di Sawangan. Saksi PKS melihat adanya perubahan suara yang berbeda dengan data yang dimiliki PKS.
"Alhamdulillah pada saat menghitung di KPUD, saksi kita megang data. Jadi pada saat ditampilkan Sirekap kita langsung protes menyatakan keberatan," ujar Achmad Fatoni, saat ditemui IDN Times di depan kantor KPUD Kota Depok, Rabu (6/3/2024).
Keberatan yang dilayangkan saksi PKS saat penghitungan di tingkat KUPD bukan tanpa alasan, PKS Depok menilai terdapat perubahan hasil suara dengan hasil C1 milik saksi PKS. Keberatan yang dilayangkan saksi PKS mendapatkan dukungan dari saksi partai lainnya.
"Hari itu juga kita minta langsung perubahan," tutura Achmad Fatoni.
Selain meminta perubahan hasil suara di Kecamatan Sawangan, DPD PKS Depok juga meminta pengecekan kembali hasil penghitungan suara di Kecamatan Sukmajaya. DPD PKS Kota Depok mengingatkan KPUD Kota Depok, agar tidak 'bermain-main' dengan suara Pemilu 2024.
"Kalau terjadi perubahan suara, PKS pasti melek. PKS gak merem, PKS gak tidur, saksi PKS megang data, itu aja yang kita pesan," tegas Achmad Fatoni.
3. Kecamatan Sawangan ditemukan adanya dugasn penggelembungan suara
Sementara, KPUD Kota Depok mengaku telah menerima sejumlah hal, salah satunya disampaikan DPD PKS Depok terkait hasil Pemilu 2024 di Kota Depok, dan dugaan penggelembungan suara. KPUD Depok akan melakukan pencermatan terhadap hasil penghitungan suara yang menjadi polemik saat ini.
“Terhadap hal-hal yang tadi disampaikan, kita telah melakukan upaya pencermatan,” terang Ketua KPUD Kota Depok, Willi Sumarlin.
Dia mengungkapkan, terkait penghitungan suara di Kecamatan Sukmajaya sedang diselesaikan. Saat ini, KPUD Kota Depok sedang melakukan penghitungan suara tingkat DPRD Kota Depok.
“Untuk Kecamatan Sawangan, masih menyisakan DPRD provinsi dan DPRD kabupaten atau kota,” ungkap Willi.
