Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
Install

Wamendagri Minta Pembenahan Administrasi Dana Otsus Papua

3 min read
Wamendagri Minta Pembenahan Administrasi Dana Otsus Papua
Wamendagri Ribka Haluk saat memimpin rapat. (Dok. Kemendagri)
  • Ribka Haluk meminta pembenahan administrasi, penyelarasan perencanaan, dan penguatan pengawasan dalam tata kelola Dana Otsus Papua.

  • Pemerintah pusat dan pemda perlu menyelesaikan kendala administrasi serta menyelaraskan RKPD dan RAPBD dengan kebijakan penggunaan Dana Otsus.

  • Pengawasan melibatkan inspektorat daerah, perangkat teknis, MRP, serta pendampingan BPKP untuk memastikan program sesuai ketentuan.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Ribka Haluk, meminta pembenahan administrasi, penyelarasan perencanaan, dan penguatan pengawasan untuk tata kelola Dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua.

Menurut dia, hal tersebut membutuhkan komitmen bersama pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Pemda) agar pemanfaatan Dana Otsus berjalan sesuai peruntukan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat asli Papua.

"Menurut saya yang sangat kita butuhkan adalah komitmen kita. Kalau komitmen kita sudah baik, maka hal-hal yang lain juga bisa kita selesaikan. Saya sangat optimistis bahwa kita mampu menyelesaikan. Tidak ada yang sulit," ujar Ribka dalam Rapat Percepatan Penyaluran Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur Tahap II dan Tahap III Tahun Anggaran 2026 serta Percepatan Tata Kelola Otsus Tahun Anggaran 2027 di Ruang Rapat Wamendagri, Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Rabu (11/11/2026).

  1. 1. Selesaikan kendala adiministrasi yang sebabkan penumpukan

    Ilustrasi administrasi pembelian rumah (freepik.com/freepik)
    Ilustrasi administrasi pembelian rumah (freepik.com/freepik)

    Menurut Ribka, salah satu langkah awal perbaikan tata kelola dana tersebut adalah menyelesaikan kendala administrasi yang berpotensi menyebabkan penumpukan pekerjaan pada akhir tahun anggaran.

    Dengan demikian, kata dia, pemerintah pusat dan pemda perlu mengidentifikasi kondisi pengelolaan saat ini agar langkah pembenahan dapat dilakukan secara tepat.

    "Pembenahan tersebut dilaksanakan secara bertahap melalui peta jalan (roadmap) yang telah disusun pemerintah. Pada 2026, fokus diarahkan pada penyelesaian administrasi dan penyesuaian perencanaan," kata dia.

    Selanjutnya, pemerintah mengevaluasi keselarasan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) dengan arah kebijakan penggunaan Dana Otsus agar program pembangunan lebih terarah.

  2. 2. Penyelarasan perencanaan pemda berkembang

    Wamendagri Minta Pembenahan Administrasi Dana Otsus Papua
    Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk melepas distribusi logistik Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Papua hasil tindak lanjut dari Putusan MK, di Ex Terminal Entrop, Kota Jayapura, Papua, Senin (4/8/2025) (Dok. Kemendagri)

    Ribka mengapresiasi perkembangan penyelarasan perencanaan yang dilakukan Pemda di Tanah Papua. Menurut dia, upaya tersebut perlu terus ditingkatkan dan didukung penguatan sistem.

    "Supaya perencanaan serta pelaksanaan program Dana Otsus semakin terintegrasi," kata dia.

    Dia mengatakan, pemda memiliki tanggung jawab penting dalam memastikan Dana Otsus direncanakan dan dilaksanakan sesuai amanat kebijakan Otsus.

    "Karena itu, seluruh kepala daerah perlu memperkuat komitmen dan memastikan penggunaan anggaran tersebut berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat asli Papua," ucap dia.

  3. 3. Pengawasan internal oleh inspektorat daerah juga penting

    Wamendagri Minta Pembenahan Administrasi Dana Otsus Papua
    Kantor hukum FRP Law Firm mengajukan surat pengaduan kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Pramono Anung melalui Inspektorat, Kamis (7/8/2025) (Dok. Law Firm)

    Selain itu, Ribka menekankan pentingnya pengawasan internal oleh inspektorat daerah. Gubernur, bupati, dan wali kota diminta memastikan fungsi pengawasan berjalan optimal, terutama terhadap program yang dilaksanakan perangkat daerah.

    "Kepala daerah, bendahara, dan unsur pengelola keuangan juga harus memahami ketentuan serta tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan Dana Otsus," kata dia.

    Pengawasan dan evaluasi juga perlu melibatkan perangkat daerah teknis serta Majelis Rakyat Papua (MRP) serta koordinasi dan pendampingan dengan pihak terkait, termasuk Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan di daerah, terus diperkuat untuk memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai ketentuan.

    "Artinya, daerah khusus ini menjadi kepentingan kita semua, kepentingan masyarakat. Kita awasi bersama supaya intinya, pelaksanaan program ini memberikan dampak dan memberikan manfaat kepada masyarakat asli Papua," ucap dia.

Related Articles

See More
Wamendagri Minta Pembenahan Administrasi Dana Otsus Papua