[WANSUS] Cerita Tommy Niat Cabut dari PKB hingga Program untuk Gen Z

Saya coba satu kali Pileg, satu kali hampir pilkada. Satu sehari sebelum keputusan partai, saya diganti oleh ketua DPC, setelah itu baru nyaleg. Memang kalau dikatakan yang ketiga kali mencoba bener. 

Tapi, yang benar-benar nyalon 2014. Jadi, poinnya sebagai publik figur sudah one step ahead ya untuk bisa pendekatan ke masyarakat. Diterima dengan baik. Mereka happy ketemu kita. Tapi untuk memilih belum tentu.

Seperti yang Mbak Krisdayanti bilang, kita harus sosialisasi, harus meyakinkan mereka apa nih yang akan kita perjuangkan, kemudian kita bener-bener gak nih menjadi wakil dari mereka ketika kita duduk dan lain sebagainya. 

Saya di 2014 sempat gagal memang tapi di situ saya belajar bahwa bagaimana sih cara kita untuk menjadi seorang politisi. Artinya, setelah itu saya belajar. Dari situ saya ada satu hal yang saya rintis dengan Menteri Ketenagakerjaan waktu itu, yakni jaminan sosial bagi kru dan juga artis. Sampai detik ini aturan itu belum ada. 

Jadi, saya titip ke Mbak KD yang ada di Komisi IX. Memang itu masih ada satu ganjelan, ketika teman-teman kru yang dianggap sebagai pekerja lepasan. Begitu juga teman-teman artis, dianggap sebagai pekerja lepas, artinya mereka pekerja profesional tapi gak ada jaminan. Baik itu jaminan kesehatan, pensiun, dan lain-lain. 

Ada satu kasus dulu, kru make up. Setelah dia syuting stripping, begitu selesai syuting stripping, jatuh sakit lalu meninggal. Setelah meninggal ya begitu aja. 

Nah, setelah saya, misi tersebut diteruskan oleh Marcella Zalianty dari PARFI (Persatuan Artis Film Indonesia). Tapi sampai sekarang belum ada peraturan menteri yang mengakomodir hal itu. Karena memang benchmark-nya ini yang masih belum dapat. 

Kita mau pakai benchmark mana? Benchmark Malaysia atau Thailand, Bollywood atau Hollywood, sehingga nanti aturan terkait itu menjadi lebih baik. Karena kan kasihan teman-teman itu, posisinya sangat lemah. 

Awalnya di situ tertarik terjun ke politik. Begitu 2019 terpilih, kemudian banyak pilihan nih, gitu. Saya mencoba seperti Mbak Krisdayanti, gak hanya di Komisi X yang membidangi kesenian. Saya pilih ke ekonomi lebih mikro yang fokus di bidang investasi, perdagangan dan BUMN (Badan Usaha Milik Negara).

Iya. Awalnya, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menghubungi saya pada 2013. Kemudian ngobrol-ngobrol, saya seneng banget karena gayanya santri banget PKB ini. Gak kaku, luwes. Itu cocok dengan background saya. 

Pada 2019 saya jujur sempet ditawari pindah ke partai lain. Saya sudah ketemu, tapi saya merasa gak cocok dan minta maaf, saya tetap di PKB saja. 

Saya jujur belum terpikir kapan harus selesai (berkarier di dunia politik). Karena memang sejauh ini semuanya saya bisa jalani dengan baik. Bisa beradaptasi dengan baik dan itu yang paling penting. Karena sebagai publik figur kita masuk ke dunia politik, kita gak bisa beradaptasi, itu jauh lebih berbahaya. 

Karena setiap hari yang dibahas di kantor itu masalah. Kalau dulu saat masih aktif di sinetron, saya baca skenario, sudah langsung jadi. Tapi, kalau sekarang bagaimana kita berdiskusi untuk menyelesaikan masalah. Cari solusinya seperti apa. 

Menurut saya, itu challenge yang luar biasa. Misalnya waktu di awal-awal COVID-19. Kita harus memutuskan dengan cepat yang terkait dengan hubungan masyarakat banyak. Kita memutuskan anggaran Rp21 triliun dibagikan kepada 12 juta UMKM harian yang memang penghasilannya harian. 

Yang kayak gitu-gitu kan kalau sudah bisa diputuskan dan diterima sama orang, itu rasanya ada kepuasan tersendiri. 

Oh, sangat. Itu yang harus bisa kita pecahkan. Saya masih sering dibilang hanya sekadar obral janji-janji. Kalau sudah terpilih (jadi anggota DPR) pasti lupa lah. Hanya mementingkan diri sendiri dan lain sebagainya. 

Tapi, saya mencoba untuk membuat konsep yang berbeda. Alhamdulillah, sejauh ini diterima. Tapi, tetap di lapangan ketemu pandangan negatif seperti itu. Ya, kita harus jelaskan, jangan disamaratakan atau digeneralisasi dunia politiknya. Itu adalah oknumnya. 

Seperti ada kertas putih, kita mau isi tinta warna apa. Kalau dijelaskan, konstituen ini ngerti sih. Terus yang paling penting adalah ketika saya mengucapkan harus bisa saya lakukan. Sehingga, sedikit demi sedikit, mereka akan mengubah persepsi itu. Walaupun gak gampang. Karena ada yang sudah diomongin, kemudian lupa. 

Saya tidak obral janji sih. Tapi, menjelaskan fungsinya DPR yang tidak bisa seperti eksekutif. Kalau saya duduk di eksekutif, calon bupati, wali kota, gubernur, saya boleh janji. Karena saya memegang hak eksekusi.

Tapi, kalau legislatif, saya hanya membuat peraturan untuk dieksekusi oleh eksekutif. Sehingga, mereka lebih mengerti bahwa mereka tidak bisa obral janji. Walaupun masih banyak yang belum bisa terima. Tetap saja ada yang minta. Pokoknya kalau bangunin jalan ini akan kami pilih. 

Justru, kita harus berpikir begitu. Karena kita punya satu poin yang tidak dimiliki oleh orang lain kan. Itu menjadi salah satu plusnya kita. Tinggal bagaimana opportunity itu bisa dimanfaatkan jadi keterpilihan. 

Itu sudah gift bagi saya dan Mbak Krisdayanti bahwa sebelum ke dunia politik, kami memang publik figur. Banyak orang yang menginginkan jadi terkenal ya sampai buat konten-konten tertentu. Sementara, kalau kami mengalami proses yang lama untuk bisa dikenal publik. 

Mbak Krisdayanti melalui audisi dan berkarier puluhan tahun. Begitu juga saya yang membangun karier 20 tahun, baru bisa membuat nama Tommy Kurnian hingga dikenal oleh publik. 

Saya sangat mengapresiasi kepada IDN Times yang membuat program khusus anak muda dan meningkatkan partisipasi ke dunia politik yang saya tahu, karena ketika saya keliling daerah itu, memang anak muda tidak peduli sama sekali. 

Mereka cuek. Mereka mau menikmati tapi gak mau peduli. Kan itu berseberangan. Padahal sebenarnya kalau partisipasi mereka semakin besar, apalagi mereka adalah pemilih rasional ya mungkin mereka pragmatis, tidak bisa dipengaruhi dengan janji-janji.

Mereka sangat rasional, melihat rekam jejak, sosok seperti apa yang mau dipilih. Itu membuat saya semakin baik untuk dunia politik. Sehingga, seperti kami ini akan berlomba untuk meningkatkan kapabilitas agar dilihat oleh mereka. Karena anak muda ini kan pemilih rasional. 

'Saya melihat Tommy, gimana nih rekam jejaknya. Di DPR, apa yang pernah dilakukan.' Kalau sekarang kan begitu kan?

Menurut saya, masa-masa adaptasi itu sudah lewat. Karena memang sejak masuk, saya mempelajari mekanismenya, cara kerjanya seperti apa. Justru yang masih terus saya gali adalah bagaimana saya bisa mendapat informasi yang sangat luas untuk bisa menyelesaikan permasalahan yang ada di Komisi VI. 

Contoh, terkait komoditas minyak goreng murah. Kan sempat perang antara negara dengan kartel. Kita sempat rapat dan melakukan pengawasan. Kemudian memutuskan sesuatu agar minyak ini tetap murah. Anggaran ini bisa gak dipakai untuk subsidi dan lain sebagainya. Artinya, seperti itu. Lebih ke arah situ sih.

Apalagi setelah sarapan, ya itu masalah yang kita konsumsi tiap hari dan itu harus diselesaikan. Tapi, kan kita gak kerja sendiri. Ada 55 orang.  

Itu back to person ya. Saya gak mau menjustifikasi person ini begini dan person tertentu seperti itu. Kalau saya pribadi sih gak pernah absen. 

Tapi memang di DPR itu adalah lembaga yang paling demokratis, menghormati setiap individu. Dia mau gimana, diserahkan kepada orang tersebut, termasuk publik figur. 

Terkadang ada yang memilih, dia mau sebagai anggota DPR yang tampil dan vokal. Tapi, ada juga orang yang ngomongnya lembut, pelan, dia gak tampil, tapi tetap bekerja. Kami memang menjustifikasi bahwa publik figur hanya titip absen. 

Banyak yang terbiasa. Mbak Desy Ratnasari contohnya gak pernah keluar apa yang sudah dia perbuat. Tapi, dia di komisi dahsyat. 

Seperti Mbak Krisdayanti terkait isu perempuan pasti konsisten. Dari saya dulu masih di televisi pada 2018, Mbak Krisdayanti memaparkan. Artinya, sudah menguasai. Tapi, memang kita tidak mau mempublikasikan terlalu lebih. 

Bisa dilihat kan, rapat-rapat itu pasti diunggah di media sosial DPR. Bisa dilihat apakah dia bicara atau tidak, bisa menjadi salah satu ukuran. Ada juga orang yang memang setiap apapun yang dia lakukan diunggah di media sosialnya anggota DPR bersangkutan. 

Setiap orang punya polanya. 

Tentu gini, ada dua hal. Kalau masalah menteri rangkap jabatan, tentu itu hak prerogatif presiden mengizinkan atau tidak. Saya kira presiden mengizinkan dalam hal ini. Dengan catatan bisa membagi waktu. 

Dan kami mengingatkan kepada Pak Erick Thohir, road map yang sudah dia buat terkait BUMN, konsolidasi-konsolidasi perusahaan, target-target yang sudah dibuat ini jangan sampai terlepas. Beliau itu selalu bekerja tim, gak pernah sendiri. Makanya dia bisa melakukan banyak hal dan bisa meyakinkan itu ke Pak Jokowi. 

Tapi, kalau concern saya adalah bagaimana saat ini BUMN yang sudah cukup baik di tangan Beliau, revenue-nya juga naik sampai berapa ratus persen. Kemudian, juga konsolidasi-konsolidasi BUMN ini menjadi manajemen yang agile, lincah, dan bisa naik, seperti Pertamina, PLN, kemudian juga Telkom dan BRI yang sangat pesat. BNI, BRI dan BTN sudah mulai profit, PT Semen Indonesia yang labanya sudah di angka Rp1 triliun. 

Ada juga dari sektor pertambangan yang naik dan sebagainya. Ini kan kinerja positif dari Erick Thohir. Kita minta itu jangan sampai terlepas. Walaupun ada kasus Pertamina terlepas nih, berapa kali terbakar. Nah, itu masalah teknis. Nah, itu gimana mereka mengawasi dari sisi manajemennya. 

Jadi, kami selalu ingatkan. Walaupun terkait jabatan dia yang lain itu hak presiden lah ya. Tapi, menurut kami kinerja dia di BUMN, menurut saya, itu ahlinya di situ. 

Kami sudah panggil ya. Jadi, secara cost, sebenarnya itu yang lebih baik deponya di situ. Karena memang depo itu berhubungan dengan kilang yang lain. Ada pipa sepanjang ratusan kilometer dan mengalir ke situ. Jadi, kalau dipindah, infrastruktur yang akan dibangun membutuhkan biaya yang sangat besar dibanding masyarakatnya dipindah dan dibangunkan tempat yang layak. 

Karena itu kan sebenarnya tanah yang tidak boleh ditinggali. Tapi, jadi kontroversi juga. Ada yang memberikan IMB (Izin Mendirikan Bangunan). Saya kira semua harus duduk bareng, semua harus memberikan solusi terbaik bagaimana supply BBM bisa tetap, masyarakat bisa mendapatkan haknya, tempat tinggalnya, saya kira semua harus duduk bareng, baik itu Menteri BUMN, presiden, Pj. Gubernur DKI dan masyarakat yang terdampak. 

Itu kan di awal (Cak Imin dukung agar pemilu ditunda), ternyata kalkulasinya berubah. Pokoknya sekarang pemilu harus tetap 2024 dan sesuai jadwal. Insyallah, PKB mengusung Gus Muhaimin sebagai calon presiden. Kampanye sedikit boleh ya. 

Tapi, saya kira itu last minute semua. Politik itu dinamis. Jadi, kalau bicara pemilu, puncak bonus demografi itu kan tersisa enam tahun lagi yaitu 2035. Abis itu bergulir bahwa generasi mereka itu on the top di negara ini. Berarti, negara kita pada tahun itu akan menjadi negara yang produktif di usianya. 

Kalau mulai dari sekarang, teman-teman milenial dan gen Z tidak berpartisipasi, tak ikut memilih, kemudian dalam setiap kebijakan, nanti jangan salahkan pemerintahan yang baru tidak berpihak kepada teman-teman semuanya. Karena tidak dikawal. 

Jumlah yang sangat banyak harus dimanfaatkan oleh teman-teman semuanya untuk bagaimana bisa membuat suatu road map negara, 5-10 tahun ke depan. Saya kira itu pesan saya. 

Tentu ada penyesuaian ya. Karena saya lebih fokus kepada pemberdayaan UMKM di dapil saya. Di dapil saya ada sekitar 700 ribu, mayoritas adalah penghasilan harian masih diberdayakan, masih butuh di-update skill dan sebagainya. 

Sekarang, saya lagi berpikir bagaimana menciptakan suatu program, wadah untuk mereka. Bagaimana mereka bisa meningkatkan skill. 

Kita sudah menciptakan bersama Menteri Koperasi dan UMKM, namanya rumah produksi bersama. Sehingga, mereka yang mau berusaha, tapi belum punya modal bisa berproduksi bersama di situ dan di tangan pemerintah, insya Allah, produksinya akan baik. 

Ya, memang panjang sih. Tapi, kalau ini bisa berhasil, bisa meningkatkan ekonomi mereka. Saya rasa itu ya yang menjadi concern saya. 

UMKM kan backbone nya kita saat terjadi pandemik COVID-19. Ketika diberi bantuan Rp2,4 juta, ada yang bisa bikin warung sampai sekarang masih berjalan, ada yang tidak produksi, tukar dodol, lalu dikasih bantuan Rp2,4 juta masih produksi sampai sekarang. Memang hal-hal kecil bermanfaat bagi mereka. 

Bagi orang mungkin tidak terlihat tapi bagi mereka yang di bawah itu sangat bermanfaat.