Wantim MUI: Kepercayaan Jemaah Aolia Menyimpang dari Syariat Islam
Jakarta, IDN Times - Wakil Ketua Dewan Pertimbangan (Wantim) Majelis Ulama Indonesia (MUI), Zainut Tauhid Sa'adi, buka suara soal jemaah Aolia, Gunungkidul, DI Yogyakarta yang melaksanakan salat Idul Fitri pada Jumat (5/4/2024). Zainut mengajak masyarakat untuk memilih guru agama yang baik.
"Fenomena yang terjadi akhir-akhir ini menunjukkan bahwa banyak umat Islam yang salah dalam memilih guru agama, sehingga mereka mengikuti ajaran agama yang tidak ada tuntunannya dalam syariat," ujar Zainut dalam keteranganya, dikutip Senin (8/4/2024).
1. Ajaran Aolia bisa disebut menyimpang
Zainut mengatakan ajaran jemaah Aolia bisa disebut menyimpang. Sebab, Aolia mengenyampingkan sejumlah pendapat para ulama dalam menjalankan perintah agama.
"Misalnya jemaah Aolia di Gunungkidul, DI Yogjakarta yang telah menggelar Salat Idul Fitri, Jumat (5/4/2024) dan mengawali puasa, Kamis (7/3/2024), hal tersebut menunjukkan kekeliruan yang sangat nyata. Meskipun ajaran jemaah Aolia tidak dikatagorikan sebagai aliran sesat tetapi ajaran tersebut menyelisihi pendapat ulama mayoritas (mainstream) yang memiliki otoritas keilmuan dan keulamaan," ucap dia.
"Sehingga ajaran tersebut bisa disebut menyimpang. Ketetapan pemimpin Jemaah Aolia dalam menentukan awal Ramadhan dan awal Syawal tidak menggunakan dalil atau dasar hukum yang bisa dipertanggung jawabkan. Keyakinan jemaah Aolia tersebut tidak ada landasan syariat dan fikihnya sama sekali," sambungnya.
2. Tidak sesuai dengan syariat Islam
Zainut mengatakan kepercayaan yang dianut oleh jemaah Aolia tidak sesuai dengan syariat Islam.
"Kepercayaan yang dipegang oleh pemimpin jemaah Aolia tersebut tidak sesuai dengan syariat Islam," kata dia.
3. Imbau masyarakat tak menghujat
Dalam kesempatan itu, Zainut mengimbau masyarakat untuk tidak menghujat jemaah Aolia. Menurutnya, sudah menjadi tugas MUI dan ormas Islam lain untuk mengingatkan dan memberikan pemahaman ajaran agama yang benar.
"Beragama itu harus berdasarkan sunah, tidak boleh hanya berdasarkan hawa nafsu atau selera pribadi pemimpinnya yang tidak memiliki otoritas ilmu agama," imbuhnya.
