Wapres-Gubernur Jabar Hadiri Pelantikan 744 Pamong Praja Muda IPDN

Wapres Kalla pun berharap, para pamong praja muda ini bisa berkontribusi langsung dalam lima agenda pokok pemerintah yang menjadi fokus pembangunan nasional lima tahun ke depan.

Pertama, pemerintah akan tetap menjalankan pembangunan infrastruktur yang terus ditingkatkan dan disinergikan. Kedua, pembangunan sumber daya manusia (SDM) untuk memajukan bangsa agar bisa bersaing dengan bangsa lainnya.

Ketiga, peningkatan investasi dan ekonomi masyarakat di daerah dan nasional. Keempat, reformasi birokrasi dan reformasi struktural pemerintahan. Kelima, penataan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) fokus pada sasaran pembangunan, sehingga akan bermanfaat untuk kemajuan masyarakat dan bangsa.

"Karena semua itu (agenda pokok pembangunan) membutuhkan birokrasi yang baik, cepat, dan birokrasi yang mendorong pembangunan itu sendiri. Sebagai pamong praja, Anda mempunyai kewajiban yang baik. Anda mempunyai kewajiban melayani masyarakat secara keseluruhan, secara cepat, sederhana, murah, dan tuntas, serta memuaskan, dan yang penting adil untuk semuanya," tutur Jusuf Kalla.

Para pamong praja muda yang dilantik ini selanjutnya dikembalikan ke pemerintah daerah masing-masing. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesia Tjahjo Kumolo mengatakan, 744 pamong praja muda terdiri atas 479 putra dan 265 putri. Mereka mewakili seluruh provinsi dan kabupaten/kota yang ada di Indonesia.

"Mereka yang telah mengikuti empat tahun pendidikan dengan sistem pengajaran, pelatihan, dan pengasuhan akan ditempatkan di seluruh wilayah NKRI," kata Tjahjo.

Nantinya, seluruh pamong praja muda ini diberi penugasan dengan sistem cross provinsi, khususnya di daerah perbatasan, pedalaman, dan pulau terluar dengan masa kerja minimal dua tahun.

Mereka ditugaskan melaksanakan Nawa Cita dan menghadirkan pemerintahan yang profesional, dekat dengan masyarakat, melayani masyarakat dengan hati yang tulus, dan penuh dedikasi atas dasar tanggung jawab.

Ridwan Kamil (RK) menaruh harapan besar kepada 744 pamong praja muda lulusan IPDN Angkatan XXVI Tahun 2019 tersebut. Sebagai generasi baru, mereka diharapkan tidak terlalu kaku dalam bekerja sehingga bisa menyesuaikan diri dengan dinamika kerja di lapangan.

"Mereka adalah generasi baru sehingga reformasi-reformasi birokrasi, yaitu dynamic governance. Jadi, jangan terlalu kaku dengan panduan-panduan yang kadang kalah cepat dengan dinamika di lapangan, sehingga butuh pamong praja yang responsif, inspiratif, dan juga bisa mengambil inisiatif-inisiatif," kata RK.

Para pamong praja muda yang menyebar ke seluruh NKRI ini, tambah RK, hal itu bisa menjadi alat pemersatu bangsa. Dengan begitu, tidak akan ada lagi ego kedaerahan dari para lulusan IPDN.

"Jadi, konsepnya pamong praja ini akan disebar tidak ke daerah asal, tapi ke seluruh wilayah NKRI dan mudah-mudahan dari situlah penguatan persatuan Indonesia semakin menguat, sehingga tidak ada lagi ego-ego daerah, tapi lebih kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia," pungkas RK.