Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
It helps you see more of our articles when you search on Google
600 Eks Pejabat Israel Desak Trump Tekan Netanyahu Soal Pemukim Yahudi di Tepi Barat
vandalisme sebuah mobil di Tepi Barat oleh pemukim Israel (איאד חדאד, בצלם, CC BY 4.0, via Wikimedia Commons)
  • Hampir 600 mantan pejabat militer, intelijen, dan diplomat Israel meminta Presiden AS Donald Trump menekan Benjamin Netanyahu terkait kekerasan pemukim Yahudi di Tepi Barat.
  • Kelompok CIS memperingatkan kekerasan pemukim dapat memicu krisis regional, mengancam keamanan Israel, rencana Gaza 20 poin Trump, serta upaya perluasan Kesepakatan Abraham.
  • Desakan muncul setelah bentrokan menewaskan dua warga Israel dan empat warga Palestina; serangan pemukim meningkat 24 persen pada awal 2026, termasuk pembakaran masjid, rumah, dan kendaraan.
This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times - Hampir 600 mantan pejabat militer, intelijen, dan diplomat Israel mendesak Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk menekan Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu terkait kekerasan pemukim Yahudi di Tepi Barat. Surat desakan tersebut dikirimkan ke Gedung Putih menjelang pertemuan kedua pemimpin di Washington pada Selasa (28/7/2026). Para pensiunan pejabat menilai aksi terorisme pemukim telah mencapai tingkat yang sangat mengkhawatirkan.

Kelompok Commanders for Israel's Security (CIS) yang memprakarsai surat itu memperingatkan bahwa situasi di Tepi Barat dapat memicu krisis regional. Langkah ini diambil di tengah lonjakan kekerasan dan aksi pembakaran tempat ibadah warga Palestina oleh kelompok pemukim radikal dalam beberapa hari terakhir.

1. Surat memperingatkan ancaman yang lebih buruk dari 7 Oktober

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Presiden AS Donald Trump (The White House, Public domain, via Wikimedia Commons)

Surat yang ditandatangani ratusan mantan pejabat mencakup tokoh-tokoh penting seperti mantan Direktur Mossad Danny Yatom dan mantan Direktur Shin Bet Ami Ayalon. Ketua CIS sekaligus mantan Wakil Kepala Staf IDF Matan Vilnai memimpin penyampaian aspirasi ini ke Gedung Putih.

Mereka menilai kekerasan pemukim Yahudi yang terus berlanjut berisiko menimbulkan krisis keamanan yang lebih parah. Dampak buruknya diperkirakan dapat melampaui serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 lalu.

"Jika tidak dihentikan dengan cepat dan tegas, eskalasi kekerasan di Tepi Barat akan menyulut kawasan dan berdampak buruk bagi keamanan Israel," bunyi surat tersebut, dilansir Al Jazeera.

Selain mengancam keamanan domestik, CIS menegaskan situasi ini berpotensi menggagalkan rencana 20 poin Trump untuk Gaza. Aksi kekerasan tersebut juga dapat merusak upaya perluasan Kesepakatan Abraham dan memicu negara-negara anggota meninjau ulang hubungan diplomatik mereka dengan Israel.

2. Menteri sayap kanan dituduh lindungi pemukim radikal

Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben-Gvir (DedaSasha, CC BY-SA 4.0 , via Wikimedia Commons)

Surat tersebut menuduh sejumlah menteri dalam pemerintahan Netanyahu mendalangi kekacauan di Tepi Barat. Mereka menilai kebijakan politik pemerintah telah memberi perlindungan hukum bagi kelompok pemukim yang bertindak anarkis.

Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir dan Menteri Keuangan Bezalel Smotrich disorot secara tidak langsung dalam surat ini. Kebijakan mereka dinilai sengaja melemahkan Otoritas Palestina (PA) secara ekonomi dan memperluas pos-pos pemukiman ilegal.

"Meskipun lembaga keamanan kami unggul dalam menghadapi Hamas, mereka sangat terhambat saat berhadapan dengan teroris Yahudi," tulis para mantan pejabat dalam suratnya, dilansir The Times of Israel.

Kondisi ini dinilai membuat aparat keamanan berada dalam posisi dilematis antara menjalankan tugas penegakan hukum atau mengikuti arahan politik. Perlindungan dari pejabat pemerintah membuat pemukim radikal bersenjata bebas beraksi tanpa rasa takut akan sanksi hukum.

3. Pembakaran masjid dan bentrokan picu eskalasi baru

Tentara Israel di Tepi Barat (wikimedia/IDF Spokesperson's Unit)

Desakan dari para eks pejabat ini muncul di tengah gelombang kekerasan terbaru yang melanda Tepi Barat selama akhir pekan. Bentrokan berdarah terjadi di desa Tell, barat daya Nablus, setelah sekelompok pemukim memasuki wilayah Palestina tanpa koordinasi militer.

Insiden baku tembak di desa Tell tersebut mengakibatkan dua warga Israel dan empat warga Palestina tewas. Peristiwa ini memicu aksi balasan dari kelompok pemukim yang melakukan perusakan di berbagai desa sekitarnya.

Aksi perusakan tersebut mencakup pembakaran Masjid Al-Rahma di Qusra dan sebuah masjid di desa Kour, serta pembuatan grafiti rasis. Pemukim juga membakar kendaraan dan rumah warga Palestina di wilayah Beita dan Talfit.

Data Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menunjukkan peningkatan serangan pemukim sebesar 24 persen pada awal tahun 2026 dibanding tahun sebelumnya. Peningkatan kekerasan ini telah menyebabkan ribuan warga Palestina kehilangan tempat tinggal dan memperburuk krisis kemanusiaan.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.

Curated For You

Editorial Team

Related Article