Uni Eropa Desak Israel Setop Perluasan Permukiman Tepi Barat
- Uni Eropa mendesak Israel menghentikan perluasan permukiman ilegal di Tepi Barat, menilai langkah tersebut mengancam solusi dua negara dan melanggar hukum internasional.
- Negara-negara anggota Uni Eropa masih terpecah dalam menentukan langkah tegas terhadap kebijakan permukiman Israel, termasuk usulan pembatasan perdagangan dengan wilayah pendudukan.
- Kekerasan terhadap warga Palestina di Tepi Barat meningkat, sementara UE menilai situasi semakin memperburuk peluang tercapainya perdamaian dan solusi dua negara.
Jakarta, IDN Times – Uni Eropa (UE) kembali mendesak Israel untuk menghentikan perluasan permukiman ilegal di Tepi Barat yang diduduki. Brussel menilai pembangunan permukiman baru dan berbagai langkah sepihak negara Zionis itu semakin mengancam terwujudnya solusi dua negara.
Dilansir Al Jazeera, seruan tersebut disampaikan setelah kabinet keamanan Israel menyetujui alokasi dana sekitar 400 juta dolar AS (setara Rp7.176 triliun) untuk membangun 34 permukiman baru di Tepi Barat yang diduduki. Paket pendanaan tersebut menjadi salah satu investasi terbesar Tel Aviv dalam beberapa tahun terakhir untuk memperluas permukiman.
"Uni Eropa kembali menyerukan Israel untuk menghentikan perluasan permukiman, legalisasi pos-pos permukiman, perampasan tanah, pembongkaran bangunan, penggusuran, dan berbagai langkah sepihak lainnya yang merusak kelangsungan solusi dua negara," bunyi pernyataan UE.
PBB, Mahkamah Internasional, dan sebagian besar negara di dunia menganggap permukiman Israel di wilayah yang diduduki sejak 1967 melanggar hukum internasional. Namun, Israel tetap menolak pandangan tersebut.
1. Uni Eropa masih terpecah soal langkah untuk menekan Israel
Uni Eropa selama ini tidak mengakui kedaulatan Israel atas wilayah yang didudukinya sejak 1967. Meski demikian, negara-negara anggota blok tersebut masih berbeda pendapat mengenai langkah yang harus diambil untuk menekan kebijakan permukiman Israel.
Dalam pertemuan pekan ini, para menteri luar negeri UE gagal mencapai kesepakatan mengenai usulan pembatasan perdagangan dengan permukiman Israel di Tepi Barat. Sejumlah negara anggota telah mendesak agar blok yang beranggotakan 27 negara tersebut mengambil tindakan yang lebih tegas.
Wakil Kepala Staf Militer Israel, Tamir Yadai, mengatakan Israel kini menguasai sekitar 65 persen wilayah Gaza. Angka tersebut jauh melampaui 53 persen wilayah yang sebelumnya disepakati dalam perjanjian gencatan senjata yang dimediasi oleh Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump.
Menurut organisasi pemantau permukiman Israel, Peace Now, sekitar 500 ribu warga Israel saat ini tinggal di permukiman ilegal di Tepi Barat. Sekitar 250 ribu lainnya menetap di permukiman di Yerusalem Timur yang diduduki, mengutip laporan Anadolu.
2. Israel dituding menggunakan permukiman untuk mempercepat aneksasi
Menteri Pertahanan, Israel Katz, mengatakan Tel Aviv berencana membangun tiga pos permukiman militer jenis Nahal di Gaza utara. Permukiman Nahal merupakan komunitas militer yang selama beberapa dekade menjadi cikal bakal berdirinya permukiman sipil Israel. Katz mendorong migrasi besar-besaran warga Palestina keluar dari Gaza.
Sementara itu, Komandan Pasukan Israel di Tepi Barat, Avi Bluth, menyebut para pemukim ekstremis sebagai mitra militer dalam menjaga keamanan. Mereka memainkan peran kunci dalam kampanye teror untuk mengusir warga Palestina dari rumah dan tanah mereka di seluruh Tepi Barat yang diduduki.
Dikutip dari The Guardian, laporan Kantor HAM PBB untuk Palestina menyebut Israel menggunakan para pemukim untuk memimpin upaya aneksasi di Tepi Barat. Impunitas yang diberikan kepada pelaku telah membuat kekerasan terus meningkat.
3. Kekerasan terhadap warga Palestina di Tepi Barat terus meningkat
Desakan baru UE muncul ketika kekerasan di Tepi Barat terus berlanjut. Pada Jumat, dua anak Palestina dilarikan ke rumah sakit setelah mengalami luka di kepala dan wajah akibat kendaraan yang mereka tumpangi dilempari batu oleh pemukim Israel di kawasan Wadi al-Sha'er.
Dalam insiden terpisah, seorang remaja Palestina berusia 16 tahun ditembak oleh pasukan Israel di Tepi Barat yang diduduki. Hingga kini remaja tersebut masih menjalani perawatan di rumah sakit.
Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Kaja Kallas, mengatakan situasi di Tepi Barat telah mencapai tingkat yang tidak dapat ditoleransi. Dia menyebut berbagai insiden yang terjadi semakin membuat solusi dua negara mustahil untuk diwujudkan.
