AS Berlakukan Pembatasan Visa terhadap 18 Pejabat dan Eksekutif Iran
- Amerika Serikat memberlakukan pembatasan visa terhadap 18 pejabat dan eksekutif Iran beserta keluarganya karena dugaan pelanggaran hak asasi manusia dan pengekangan kebebasan berekspresi di Iran.
- Pemerintah AS menegaskan dukungan bagi rakyat Iran untuk menuntut kebebasan dan martabat, serta berkomitmen menggunakan berbagai cara guna menuntut pertanggungjawaban pelaku pelanggaran.
- Di tengah negosiasi yang belum banyak kemajuan, ketegangan meningkat dengan pengerahan kapal induk AS di sekitar Iran dan latihan militer besar oleh Korps Garda Revolusi Islam.
Jakarta, IDN Times - Amerika Serikat (AS), pada Rabu (18/2/2026), mengumumkan pembatasan visa tambahan yang menargetkan pejabat dan eksekutif Iran yang dituduh berperan dalam menekan protes antirezim baru-baru ini dan membatasi akses internet di negara tersebut.
Dalam sebuah pernyataan, Departemen Luar Negeri AS mengatakan pemerintah menargetkan 18 pejabat Iran dan pemimpin industri telekomunikasi beserta anggota keluarga mereka.
“Kebijakan pembatasan visa ini akan menargetkan individu yang terlibat, atau diduga terlibat, dalam pelanggaran hak asasi manusia yang serius, terutama menghalangi hak warga Iran untuk berekspresi secara bebas dan berkumpul secara damai. Saat ini, 58 individu telah menjadi target dari kebijakan ini,” kata juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Tommy Pigott.
1. Washington nyatakan dukungan terhadap kebebasan berekspresi rakyat Iran
Lebih lanjut, Pigott menyatakan bahwa Washington akan terus membela hak rakyat Iran untuk kebebasan berekspresi.
“Kami menegaskan kembali dukungan kami yang tak tergoyahkan bagi rakyat Iran dan tuntutan mereka akan perdamaian serta martabat. Kami akan terus menggunakan seluruh alat yang tersedia untuk mengungkap dan mendorong pertanggungjawaban atas pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat rezim Iran dan individu lainnya,” tambahnya.
Dilansir dari Anadolu, pembatasan visa ini diberlakukan berdasarkan ketentuan undang-undang imigrasi AS, yang memungkinkan menteri luar negeri menolak masuknya individu yang dianggap berisiko terhadap kepentingan kebijakan luar negeri AS.
2. Perundingan AS-Iran belum mencapai banyak kemajuan
Presiden AS, Donald Trump, telah mengancam akan melancarkan serangan militer terhadap Iran menyusul tindakan keras Teheran terhadap pengunjuk rasa antipemerintah. Ia juga menuntut agar pemimpin negara tersebut bernegosiasi mengenai program nuklir Iran dan kemungkinan isu-isu lainnya, termasuk rudal balistik.
Iran dan AS sebelumnya telah menggelar putaran pertama perundingan tidak langsung di Oman pada 6 Februari. Keduanya kemudian kembali bertemu dalam putaran kedua di Jenewa pada Selasa (17/2/2026).
Dilansir dari The Straits Times, Sekretaris Pers Gedung Putih, Karoline Leavitt, mengatakan bahwa kedua belah pihak mencapai sedikit kemajuan dalam perundingan tersebut. Meski demikian, pemerintahan Trump tidak menetapkan batas waktu tegas bagi negosiasi untuk menghasilkan kesepakatan.
3. Militer AS dan Iran mulai siap siaga
Di tengah upaya diplomasi tersebut, AS terus memperkuat kehadiran militernya di sekitar Iran. Trump telah memerintahkan pengiriman kapal induk kedua ke kawasan itu, sementara kapal induk pertama, USS Abraham Lincoln beserta hampir 80 pesawatnya, ditempatkan sekitar 700 kilometer dari pantai Iran pada Minggu (15/2/2026).
Iran pun ikut menunjukkan kemampuan militernya. Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) mengadakan serangkaian latihan perang pada Senin dan Selasa (16-17/2/2026) di Selat Hormuz sebagai persiapan menghadapi risiko ancaman keamanan dan militer.
Pada Rabu, Teheran juga mengumumkan rencana latihan gabungan angkatan laut dengan Rusia di Laut Oman, yang dijadwalkan berlangsung pada Kamis (19/2/2026), dilansir dari Al Jazeera.
