Jakarta, IDN Times - Pemerintah Guatemala melaporkan penerimaan sekitar 2.300 warga negara Meksiko yang dideportasi dari Amerika Serikat (AS) sepanjang 2026. Laporan resmi pemindahan imigran ke negara ketiga ini dirilis pada Kamis (20/8/2026).
Kebijakan tegas yang diterapkan pemerintah AS untuk menekan imigrasi ilegal ini memicu penolakan diplomasi dari Meksiko. Meski mendapatkan penolakan, pihak otoritas AS tetap melanjutkan tindakan pemulangan lintas negara tersebut.
Para imigran asal Meksiko diterbangkan menuju Guatemala menggunakan pesawat yang sama dengan deportan lokal. Otoritas imigrasi Guatemala memproses kedatangan warga asing tersebut sebagai penumpang transit sebelum dipulangkan ke negara asal dalam waktu kurang dari 24 jam.
"Mereka tiba menggunakan pesawat yang membawa warga Guatemala yang dipulangkan," kata Presiden Guatemala, Bernardo Arevalo, dilansir The Korea Times.
Pemerintah Guatemala memastikan para deportan transit tidak diberikan tempat penampungan khusus maupun status pengungsi resmi. Seluruh biaya transportasi pemulangan ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah AS atau Meksiko, sehingga Guatemala tidak bertindak sebagai negara ketiga yang aman.
Pemerintah Meksiko menyampaikan keberatan resmi atas langkah AS memindahkan warga negaranya ke wilayah Amerika Tengah. Kementerian Luar Negeri Meksiko menegaskan tidak pernah menyetujui perjanjian deportasi ke negara ketiga dan menilai pemulangan seharusnya dilakukan langsung melalui perbatasan darat.
"Pemerintah Meksiko telah menyampaikan penolakan atas praktik ini kepada pihak AS," kata Kementerian Luar Negeri Meksiko.
Di sisi lain, otoritas AS menegaskan tidak akan mengubah pendiriannya dalam memberantas imigrasi ilegal. Kebijakan imigrasi yang ketat tetap menjadi prioritas utama pemerintah AS untuk melanjutkan program pemulangan massal tersebut.
Pengalihan rute pemulangan ini dinilai ahli imigrasi sengaja dirancang untuk menyulitkan imigran masuk kembali ke wilayah AS. Pemindahan lokasi yang jauh dari perbatasan darat memberi beban psikologis dan fisik secara sistematis bagi para deportan sejak pertengahan tahun.
Banyak deportan tidak mengetahui tujuan penerbangan karena minimnya informasi yang diberikan saat proses pemindahan dipaksakan. Praktik ini dinilai sengaja diterapkan untuk memicu rasa takut bagi calon imigran yang ingin melintas secara ilegal.
"Langkah ini merupakan bagian dari tren kebijakan imigrasi AS yang sangat keras," kata Direktur Amerika Tengah WOLA, Ana Maria Mendez.
Pengamat mendesak agar hak-hak dasar dan keselamatan imigran tetap dilindungi dalam seluruh rangkaian proses deportasi.