AS Jatuhkan Sanksi untuk Presiden dan Pejabat Senior ICC

Sanksi terbaru AS menargetkan Tomoko Akane, hakim asal Jepang yang menjabat sebagai Presiden ICC sejak Maret 2024. Selain Akane, sanksi juga menyasar Abdoulaye Seye, seorang pengacara persidangan senior asal Senegal yang bertugas di lembaga tersebut.

Departemen Keuangan AS memasukkan nama Akane dan Seye ke dalam daftar Specially Designated Nationals (SDN). Penetapan status ini dilakukan berdasarkan Perintah Eksekutif 14203 tentang penjatuhan sanksi terhadap ICC yang diteken oleh Trump pada 2025.

Kebijakan ini membekukan seluruh aset milik kedua pejabat peradilan yang berada di yurisdiksi AS. Warga atau entitas bisnis AS dilarang melakukan transaksi keuangan dengan mereka.

Langkah pembatasan tersebut sekaligus memutus akses para pejabat ICC dari sistem perbankan global yang terhubung dengan mata uang dolar AS. Hukuman serupa sebelumnya telah dijatuhkan kepada belasan pejabat ICC lain, termasuk mantan Kepala Jaksa Karim Khan dan sembilan hakim pengadilan.

Washington menuduh ICC telah menyalahgunakan kewenangan hukum dan mengancam kedaulatan nasional negara yang bukan anggota. Tekanan AS memuncak setelah ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant atas dugaan kejahatan perang di Gaza.

AS dan Israel memang bukan negara anggota ICC dan belum meratifikasi Statuta Roma. Selain kasus Gaza, AS juga menolak penyelidikan ICC terhadap dugaan kejahatan personel militer AS dalam perang di Afghanistan.

"Pengadilan Kriminal Internasional adalah pengadilan supranasional yang korup dan terpolitisasi karena telah menyalahgunakan wewenangnya," kata Rubio, dilansir The Guardian.

Merespons sanksi AS, pihak ICC menyatakan tetap tidak gentar dan berdiri teguh di belakang seluruh stafnya. Pengadilan menegaskan mandat penegakan hukum yang mereka emban berasal dari lebih dari 120 negara anggota.

"Ketika para penegak hukum diancam karena menerapkan aturan, maka tatanan hukum internasional itu sendiri yang sedang terancam," tutur perwakilan ICC dalam keterangan resminya, dilansir France 24.

Tekanan AS terhadap ICC diiringi kampanye diplomatik terbuka yang mengajak negara-negara anggota untuk memutus pendanaan dan menarik diri dari keanggotaan. Sejauh ini, Chad dan Venezuela telah menyatakan rencana pengunduran diri dari ICC menyusul seruan dari pemerintah AS.

Melihat situasi tersebut, perlawanan hukum terhadap kebijakan Trump bermunculan di pengadilan federal New York. Tiga hakim ICC dan empat organisasi hak asasi manusia mengajukan gugatan karena menilai sanksi AS melanggar hukum serta menghalangi para korban kejahatan perang dalam memperoleh keadilan.