AS Larang Robot AI dan Inverter China, Khawatir Dipakai Memata-matai

29 Jul 2026, 20:29 WIB

Bagus Samudro

News

Channel

Add Us on Google

AS Larang Robot AI dan Inverter China, Khawatir Dipakai Memata-matai

ilustrasi robot (pexels.com/Pavel Danilyuk)

Intinya Sih

FCC AS melarang model baru robot canggih China dan inverter daya terhubung melalui Covered List, karena dikhawatirkan berisiko untuk pengumpulan data, pengawasan, intelijen asing, serta kendali jarak jauh.
Pembatasan inverter berdampak pada pusat data dan rantai energi AS, sementara China menjadi produsen utama; tekanan Washington juga mencakup tarif 100 persen kendaraan listrik China.
Gedung Putih menyatakan kebijakan ini bagian strategi membangun rantai pasokan teknologi kritis yang independen dan aman, dengan keamanan ekonomi diposisikan sebagai bagian keamanan nasional.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times – Komisi Komunikasi Federal (FCC) Amerika Serikat (AS) melarang perangkat robotik canggih baru asal China, termasuk robot humanoid dan mesin berkaki empat, karena dinilai berisiko terhadap keamanan nasional. Dilansir The Guardian, teknologi tersebut dikhawatirkan dapat dimanfaatkan untuk pengumpulan data, pengawasan, penguatan intelijen asing, hingga pengendalian jarak jauh oleh pihak yang berniat jahat.

Di sisi lain, produsen China seperti Unitree, UBTech, dan AgiBot terus mempercepat pengembangan sekaligus pemasaran robot humanoid berbasis kecerdasan buatan (AI) untuk kebutuhan industri dan konsumen. Produk mereka bergerak lebih cepat dibandingkan pesaing asal AS, seperti Tesla dan Boston Dynamics.

1. FCC memasukkan inverter daya ke daftar pembatasan

ilustrasi robot humanoid (pexels.com/Rui Dias)

Pembatasan itu juga mencakup inverter daya terhubung yang digunakan untuk menghubungkan sumber energi terbarukan, baterai, dan peralatan pusat data ke jaringan listrik. Berdasarkan laporan BBC, Ketua FCC Brendan Carr menyampaikan bahwa lembaganya berupaya melindungi rantai pasokan kritis AS dengan memasukkan produk tersebut ke dalam Covered List, yakni daftar barang dan jasa yang dianggap berisiko terhadap keamanan nasional.

Larangan tersebut berlaku untuk model yang belum dirilis ke pasar. Di sisi lain, FCC tetap memiliki kewenangan mencabut izin produk yang masuk daftar larangan meski sebelumnya telah dipasarkan di dalam negeri.

2. Kebijakan AS memperluas tekanan terhadap teknologi China

Bendera China (pexels.com/aboodi vesakaran)

Kebijakan itu berdampak besar karena pembangunan pusat data di AS masih bergantung pada pasokan inverter daya yang andal, sementara China menjadi produsen utama melalui Sungrow Power Supply dan Huawei yang telah dikenai sanksi berat oleh Washington. Tekanan terhadap teknologi China juga meluas ke sektor lain melalui penerapan tarif 100 persen yang menutup akses kendaraan listrik asal negara tersebut ke pasar AS.

Selain itu, Menteri Keuangan AS Scott Bessent memperingatkan kemungkinan sanksi terhadap perusahaan AI China atas tuduhan pencurian kekayaan intelektual. Beijing membantah tuduhan tersebut dengan menyatakan bahwa kemajuan teknologinya merupakan hasil kerja keras mandiri serta kolaborasi internasional.

3. Gedung Putih memperkuat strategi rantai pasokan

Bendera Amerika Serikat (pexels.com/Andrea Piacquadio)

Langkah tersebut sejalan dengan kebijakan ekonomi yang ditempuh Gedung Putih untuk menghadapi ketidakseimbangan perdagangan. Seorang pejabat administrasi yang tak bersedia disebutkan namanya mengatakan kepada awak media bahwa kebijakan itu menjadi bagian dari strategi utama pemerintah.

Pejabat itu kemudian menjelaskan arah kebijakan yang diambil pemerintah melalui pernyataan berikut.

“Presiden telah menyatakan dengan jelas bahwa AS harus memiliki rantai pasokan yang independen dan aman untuk teknologi kritis dan yang sedang berkembang seperti perangkat robotik dan inverter daya,” katanya, kepada Reuters, dikutip The Guardian.

Pejabat tersebut juga mengatakan bahwa keamanan ekonomi merupakan bagian integral dari keamanan nasional sehingga pemerintahan Donald Trump terus menjalankan agenda kebijakan multiaspek untuk mereindustrialisasi AS.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.