AS Longgarkan Sanksi Suriah setelah Janji Trump
- Amerika Serikat (AS) mengumumkan pelonggaran sanksi ekonomi terhadap Suriah, menindaklanjuti janji Presiden Donald Trump.
- Departemen Keuangan AS menerbitkan lisensi umum (GL25) yang mengizinkan transaksi dengan pemerintah sementara Suriah, membuka akses investasi dan aktivitas sektor swasta.
- Pelonggaran sanksi disambut antusias di Suriah, namun tantangan tetap ada karena kekerasan sporadis menunjukkan pemerintah sementara belum sepenuhnya menguasai situasi.
Jakarta, IDN Times - Amerika Serikat (AS) mengumumkan pelonggaran sanksi ekonomi terhadap Suriah pada Jum'at (23/5/2025), menindaklanjuti janji Presiden Donald Trump. Kebijakan ini menjadi perubahan besar dalam pendekatan AS pasca lengsernya Bashar al-Assad pada Desember 2024.
Langkah tersebut disampaikan usai pertemuan Trump dengan Presiden Sementara Suriah, Ahmed al-Sharaa, di Riyadh, pada Selasa (13/5/2025). Di Suriah, masyarakat menyambut positif keputusan ini sebagai awal kebangkitan ekonomi setelah masa perang dan isolasi.
1. Kebijakan baru untuk pemulihan ekonomi
Departemen Keuangan AS menerbitkan lisensi umum (GL25) yang mengizinkan transaksi dengan pemerintah sementara Suriah, termasuk bank sentral dan BUMN. Kebijakan ini membuka akses investasi dan aktivitas sektor swasta, sejalan dengan strategi America First.
“Keputusan ini akan mendorong investasi untuk membangun kembali Suriah,” ujar juru bicara Departemen Keuangan AS, dikutip CNN.
Pelonggaran juga mencakup keringanan sanksi 180 hari di bawah Caesar Act agar investasi tidak terhambat. Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio menyebut langkah ini sebagai bagian dari dukungan terhadap rekonstruksi Suriah.
“Ini awal hubungan baru AS dan Suriah,” katanya, dilansir Al Jazeera.
Beberapa pejabat menyarankan pendekatan bertahap. Keringanan hanya akan diperpanjang jika Suriah memenuhi syarat tertentu, seperti mengusir militan asing. Sumber di Departemen Luar Negeri AS menyebut pembubaran kelompok militan Palestina sebagai prioritas.
2. Reaksi regional dan tantangan diplomatik
Kebijakan AS disambut negara-negara Teluk, termasuk Arab Saudi dan Qatar, yang melihat peluang mengurangi pengaruh Iran. Arab Saudi bahkan berkomitmen membantu pelunasan utang Suriah demi mendukung pemulihan.
“Keputusan ini membuka peluang kemanusiaan dan investasi,” kata Menteri Luar Negeri Suriah Asaad al-Shaibani, dilansir Al Jazeera.
Sebaliknya, Israel menyuarakan kekhawatiran. Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu sebelumnya mendesak Trump agar mempertahankan sanksi, mengingat potensi ancaman seperti serangan Hamas pada 7 Oktober 2023.
“Saya tidak dikonsultasikan, tapi saya pikir ini keputusan yang tepat,” kata Trump, dikutip CNN.
Uni Eropa turut mencabut sanksi ekonomi terhadap Suriah pada Selasa (20/5/2025). Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Kaja Kallas, menyatakan bahwa kebijakan ini ditujukan untuk mendukung pembangunan negara yang inklusif.
3. Harapan dan tantangan ke depan
Pelonggaran sanksi disambut antusias di Suriah. Nilai tukar pound Suriah menguat 25 persen terhadap dolar AS. Ekonom Ibrahim Nafi Qushji menyebut kebijakan ini sebagai titik balik fundamental bagi ekonomi nasional.
“Ini akan menarik investasi yang dibutuhkan,” katanya, dilansir Al Jazeera.
Namun, tantangan tetap ada. Kekerasan sporadis menunjukkan pemerintah sementara belum sepenuhnya menguasai situasi, terutama di tengah ketegangan sektarian.
“Tanpa dukungan, Suriah bisa kembali ke perang saudara,” ujar Rubio dalam sidang Senat, dikutip BBC.
Analis Natasha Hall dari Center for Strategic and International Studies menilai proses pelonggaran akan kompleks, terutama terkait kontrol ekspor dan regulasi Caesar Act.
“Ini momen penting, tapi implementasinya tidak mudah,” ujarnya, dilansir Al Jazeera.
