Jakarta, IDN Times - Pemerintah Jepang resmi menyusun regulasi baru yang mewajibkan pengguna internet dan platform digital untuk menandai gambar serta video hasil rekayasa kecerdasan buatan (AI). Kebijakan ini direncanakan berlaku secara penuh mulai 1 Maret 2027 mendatang.
Langkah tersebut diambil guna mengatasi peningkatan manipulasi konten politik yang dapat memengaruhi opini masyarakat. Aturan baru ini juga melarang keras penyebaran informasi palsu yang menyasar para kandidat pemilu.
Aturan baru ini mencakup larangan bagi pengguna individu maupun pengelola platform media sosial dalam menyebarluaskan fitnah digital. Kebijakan pengetatan dirancang untuk menjaga transparansi serta keadilan dalam pelaksanaan pemilu di masa depan.
"Kami percaya bahwa hal ini sangat penting dari sudut pandang untuk menjamin keadilan pemilu," kata Menteri Urusan Internal Jepang, Yoshimasa Hayashi, dilansir dari Arab News.
Melalui regulasi ini, setiap konten hasil rekayasa AI wajib menyertakan label peringatan yang jelas agar masyarakat dapat mengidentifikasi keaslian informasi secara langsung sebelum mengonsumsinya.
Penyusunan undang-undang ini dipicu oleh maraknya penggunaan teknologi AI untuk menjatuhkan lawan politik pada pemilu sebelumnya. Konten manipulatif dilaporkan marak terjadi selama kontestasi internal Partai Demokrat Liberal (LDP) pada 2025 dan pemilu parlemen pada Februari 2026.
Dalam salah satu insiden, video kampanye resmi dari partai Centrist Reform Alliance (CRA) dimanipulasi hingga memperlihatkan ketua bersama partai, Yoshihiko Noda dan Tetsuo Saito, melakukan tindakan yang tidak pantas di atas panggung. Rekayasa AI lain juga ditemukan mengubah rekaman busana seorang kandidat oposisi secara tidak wajar.
"Sangat alami untuk memberikan pertimbangan yang cukup terhadap kebebasan berekspresi, tetapi juga sangat penting untuk memastikan keadilan dalam pemilu dan politik saat kita menghadapi dunia media sosial," ujar Anggota Parlemen dari LDP, Ichiro Aisawa, dilansir dari The Japan Times.
Berbeda dengan regulasi di Uni Eropa, otoritas Jepang memilih untuk tidak menjatuhkan hukuman finansial atau pidana bagi platform yang melanggar aturan ini. Keputusan tersebut diambil untuk menghindari potensi ketegangan regulasi dengan perusahaan teknologi global.
Meskipun tidak ada denda, pengelola platform berskala besar tetap diwajibkan mempublikasikan laporan tahunan mengenai langkah konkret dalam meredam penyebaran hoaks pemilu. Pedoman implementasi aturan ini nantinya akan disusun oleh Kementerian Urusan Internal dan Komunikasi Jepang.