Banjir Nepal: Keterbatasan Alat Evakuasi Mengancam Keselamatan Warga

Dalam video tersebut, prajurit tentara Nepal terlihat menyusuri terowongan bawah tanah yang gelap gulita hanya berbekal lampu kilat ponsel pintar, tanpa dilengkapi peralatan pencahayaan industri maupun alat pembongkar berat. "Tanpa peralatan yang memadai, hanya dalam remang cahaya telepon seluler?" ujar salah satu pengguna media sosial, Irsad Ansari, meluapkan keheranannya atas ketiadaan perlengkapan evakuasi bawah tanah yang layak.

Kondisi di lapangan dinilai sangat kontras dengan pencitraan penanganan bencana modern yang terus digaungkan pemerintah melalui dasbor digital. Warga terdampak menilai pemerintah sangat aktif di media sosial, tetapi tidak hadir secara nyata untuk membantu proses evakuasi fisik. Para pekerja proyek hidroelektrik bahkan dilaporkan sempat terjebak di dalam terowongan air yang gelap selama empat hari berturut-turut karena ketiadaan alat penembus bawah tanah.

Juru bicara Angkatan Darat Nepal, Rajaram Basnet, menambahkan bahwa alat pemecah fisik berat seperti palu pembongkar dan keranjang penyelamat helikopter sedang dimanfaatkan di lapangan jika memungkinkan. Di sisi lain, juru bicara Pasukan Polisi Bersenjata atau Armed Police Force (APF) Nepal, Netra Bahadur Karki, menyatakan bahwa personel khusus seperti operator pendeteksi korban hidup, tim penyelamat tali, penyelam air deras, hingga tim pencari struktur runtuh telah dikerahkan ke lokasi terdampak.

Kementerian Dalam Negeri dan NDRRMA, bekerja sama dengan Departemen Jalan Raya (Department of Roads), meluncurkan portal Setu Rapid untuk mengintegrasikan peta penyelamatan secara langsung. Selain itu, Kantor Perdana Menteri mendirikan portal bantuan darurat terintegrasi serta sistem pembayaran kode QR resmi melalui Nepal Clearing House Limited (NCHL), ConnectIPS, dan eSewa guna memfasilitasi donasi warga.

Menanggapi kritik publik, Menteri Pendidikan, Sains, Teknologi, dan Inovasi Nepal, Mahabir Pun, membela strategi pemerintah dan menegaskan bahwa seluruh perangkat digital yang ada telah dioptimalkan untuk pencarian, penyelamatan, dan pemetaan kerusakan.

"Kami saat ini bekerja bersama tim profesional TI muda dan pakar kecerdasan buatan untuk mengumpulkan serta mengolah data kerusakan yang krusial," kata Pun. Ia menambahkan bahwa negara tersebut tidak pernah memiliki sistem peringatan dini terintegrasi yang memadai di masa lalu. "Pengabaian di masa lalu itulah yang menjadi alasan mengapa kita menghadapi kehancuran yang sangat besar hari ini. Ke depan, memprioritaskan sistem peringatan dini di seluruh DAS yang rentan akan menjadi tugas utama kami," tegas Pun.

Penggunaan drone juga dikerahkan oleh Asosiasi Robotika Nepal untuk memetakan daerah terisolasi di Distrik Rasuwa, Nuwakot, dan Dhading. Presiden asosiasi tersebut, Bikas Krochme Gurung, menjelaskan bahwa timnya menggunakan sensor LiDAR dan pemetaan termal untuk mengukur jarak tepi sungai yang terputus serta kepadatan aliran lumpur. Data pemetaan geografis tersebut dikirimkan langsung ke kementerian terkait demi menentukan prioritas misi evakuasi darurat.

Meski demikian, pengoperasian drone harus diatur secara ketat agar tidak mengganggu penerbangan helikopter militer darurat yang saat ini dikhususkan untuk mengevakuasi penyintas, bukan untuk membagikan bantuan logistik. Gurung juga mengungkap bahwa Nepal saat ini hanya memiliki sekitar 4 hingga 5 unit drone yang mampu mengangkut beban berat antara 5 hingga 20 kilogram.

Dilansir The Kathmandu Post, Sejumlah analis teknis menilai banyaknya portal web dan formulir digital yang tidak terkoordinasi berisiko membingungkan warga dan memicu duplikasi data korban. Komisioner Pemilihan Umum sekaligus pakar teknologi informasi, Rajib Subba, menyatakan bahwa pengumpulan data orang hilang seharusnya dikelola secara ketat melalui sistem satu pintu yang terpusat. "Mengapa kita tidak memasang sistem pemantauan dan peringatan otomatis 24 jam di sepanjang sungai-sungai kita yang paling berbahaya?" tanya Subba sembari mempertanyakan efektivitas dana donor internasional yang selama ini diterima Nepal.

Selain persoalan teknologi, Subba menambahkan bahwa parahnya dampak banjir turut dipicu oleh pembangunan pemukiman yang tidak teratur dan konstruksi jalan yang buruk di tepi sungai. Pola pembangunan modern telah memindahkan warga dari daerah dataran tinggi yang stabil ke kawasan rawan di bantaran sungai.

Di tengah kekurangan sistem pemerintah, staf TI Kementerian Keuangan, Niraj Bhushal, membangun portal mandiri Rasuwa-Bhote Koshi Flood Rescue Portal yang memanfaatkan kecerdasan buatan Grok AI. Portal berbasis open-source yang diunggah di GitHub tersebut secara otomatis mencocokkan data orang hilang dengan daftar korban selamat dari laporan resmi guna menghapus duplikasi data. Pengembangan portal tersebut dibantu donasi sukarela dari warga Nepal di Australia, Shristi Mainali, sebesar 210 dolar AS atau setara Rp3,72 juta dan pimpinan komunitas di SpaceX AI sebesar 100 dolar AS atau setara Rp1,77 juta untuk biaya server.

Influencer lokal, Victor Paudel, turut menyoroti bahwa mekanisme penanganan fisik bencana di Nepal masih sangat bergantung pada tenaga manual manusia. Paudel mengapresiasi kerja keras personel keamanan di lapangan, namun miris melihat tentara harus menyingkirkan lumpur tebal dan mengevakuasi korban hanya menggunakan tangan kosong. Menurut Paudel, jika Nepal mengadopsi sistem evakuasi canggih seperti di Korea Selatan, India, atau China yang berpengalaman dalam penanganan terowongan bawah tanah, operasi pencarian dapat berlangsung jauh lebih cepat. Sebagai perbandingan, negara tetangga seperti China bahkan telah mengoperasikan drone berat pengangkut manusia untuk evakuasi banjir.