Benarkah Tekanan Jelang Pemilu Bikin Netanyahu Nentang Trump soal BOP?

Kelompok sayap kanan dalam pemerintahan Netanyahu sebelumnya telah menyuarakan penolakan terhadap sejumlah bagian dari roadmap Gaza yang didukung Trump. Mereka juga menyerukan agar keputusan kabinet terkait pengerahan International Stabilization Force (ISF) di Gaza ditinjau kembali.

Tekanan tersebut menjadi persoalan serius bagi Netanyahu. Sistem politik Israel mengharuskan perdana menteri membangun koalisi dengan sejumlah partai untuk dapat memerintah, sehingga dukungan kelompok sayap kanan dapat menjadi faktor penting dalam pembentukan pemerintahan berikutnya.

Netanyahu juga disebut telah menyetujui secara diam-diam dimulainya pekerjaan rekonstruksi di wilayah percontohan Gaza. Langkah tersebut berpotensi dipandang sebagai konsesi oleh kelompok kanan yang menginginkan Israel mempertahankan keleluasaan lebih besar dalam menentukan masa depan Gaza.

Dalam situasi tersebut, pernyataan keras Netanyahu mengenai pelucutan senjata Hamas dapat dibaca sebagai upaya menegaskan bahwa pemerintahannya tidak akan memberikan konsesi yang dianggap mengancam kepentingan keamanan Israel.

Tekanan politik itu membuat posisi Netanyahu terhadap rencana Gaza Trump menjadi semakin sensitif. Trump sebelumnya kembali mendorong implementasi roadmap yang mencakup pelucutan senjata Hamas dan penarikan bertahap pasukan Israel dari Gaza.

Kepala Board of Peace (BoP), Nickolay Mladenov, mengatakan proses tersebut dapat berlangsung secara bertahap dan dilakukan secara beriringan. Menurutnya, penarikan pasukan Israel dapat dilakukan setelah terdapat langkah pelucutan senjata Hamas yang dapat diverifikasi di lapangan. Namun Netanyahu menegaskan posisi yang lebih keras.

“IDF tidak akan melakukan penarikan apa pun sampai Hamas dilucuti. Dan ketika saya mengatakan pelucutan Hamas, itu berarti persenjataan berat, persenjataan ringan, seluruh persenjataan. Kita berbicara tentang pelucutan senjata yang nyata, bukan pelucutan senjata fiktif,” kata Netanyahu, dilansir dari CNN, Senin (10/8/2026).

Sikap tersebut tidak hanya ditujukan kepada Hamas. Di dalam negeri, Netanyahu juga perlu meyakinkan pemilih dan sekutu politiknya bahwa setiap langkah menuju kesepakatan Gaza tidak akan mengorbankan keamanan Israel.

Posisi Netanyahu tersebut berpotensi menempatkannya dalam situasi sulit. Di satu sisi, ia membutuhkan dukungan Trump, yang kembali menjadikan penyelesaian konflik Gaza sebagai salah satu agenda penting pemerintahannya. Di sisi lain, Netanyahu harus mempertahankan dukungan basis pemilih dan partai-partai sayap kanan yang menentang pembatasan terhadap operasi Israel di Gaza.

Bahkan, sejumlah pesaing Netanyahu dalam pemilu diperkirakan tidak akan menjadikan pendekatan Mladenov sebagai platform politik yang menarik. Mladenov sebelumnya memperingatkan bahwa kegagalan menjalankan roadmap secara penuh dapat membuka peluang Hamas kembali mempersenjatai diri dan meningkatkan risiko serangan seperti 7 Oktober 2023.

Situasi tersebut membuat isu Gaza menjadi bagian dari kalkulasi politik Netanyahu menjelang pemilu. Penolakan terhadap bagian tertentu dari roadmap Trump dapat membantu Netanyahu meredam tekanan dari kanan, tetapi sekaligus berisiko menimbulkan ketegangan dengan Washington.

Sementara itu, Hamas menyatakan tetap berkomitmen terhadap roadmap tersebut dan berharap Board of Peace memberikan tekanan kepada Netanyahu agar menjalankannya. Dengan pemilu yang semakin dekat, Netanyahu kini harus menyeimbangkan tiga kepentingan sekaligus: mempertahankan dukungan politik domestik, menjaga hubungan dengan Trump, dan menentukan posisi Israel dalam kesepakatan yang akan menentukan masa depan Gaza.