Bridgetown, IDN Times - Kabar mengejutkan hadir dari negara Barbados yang selama ini masuk dalam pesemakmuran Britania Raya. Dilansir dari BBC, negara kecil di Kepulauan Karibia tersebut akan mengubah struktur negaranya menjadi republik, di mana selama ini bersistem monarki parlementer yang dikepalai oleh Ratu Elizabeth II.
Artinya negara berpenduduk sekitar 300 ribu jiwa tersebut bakal melepas jabatan Ratu Elizabeth II sebagai kepala negaranya selama ini.
Pengubahan sistem tata negara di Barbados sudah direncanakan pada tahun 2021 mendatang dan bertepatan dengan perayaan kemerdekaan ke 55 tahun. Negara ini sudah merdeka dari kolonial Inggris sejak tanggal 30 November 1966, tapi selama ini masih menganut sistem monarki parlementer.
Artinya Kerajaan Inggris dan kepala negaranya Ratu Elizabeth II masih menjadi pemimpin di Barbados. Meskipun kendali pemerintahannya dipegang sepenuhnya oleh perdana menteri setempat.
Melansir dari Sky News, Perdana Menteri Barbados perempuan pertama yaitu, Mia Mottley mengatakan bahwa :
"Mereka ingin melupakan masa-masa kolonial dan menjadi negara merdeka sepenuhnya. Serta Barbados ingin dipimpin oleh kepala negara yang berasal dari Barbados, maka dari itu Barbados menginginkan merubah sistem pemerintahan di negaranya menjadi republik"
Sebelum pernyataan ini, tepatnya pada tahun 1998, konstitusional Barbados sudah mengulas kembali untuk merubah statusnya menjadi republik. Dikutip dari Sky News, Berlanjut pada tahun 2015, Perdana Menteri Barbados saat itu, Freundel Stuart yang mengatakan bahwa :
"Kita harus mengubah struktur pemerintahan kita dari monarki ke republik dalam waktu dekat"
Apabila Barbados benar-benar merubah pemerintahannya menjadi republik, maka ia mengikuti jejak beberapa negara bekas jajahan Inggris lain seperti Dominika, Guyana, dan Trinidad dan Tobago. Meskipun umumnya negara persemakmuran Inggris masih menjaga hubungan baik dengan Kerajaan Inggris. Bahkan negara terakhir yang beralih ke republik adalah Mauritius pada tahun 1992 lalu.