China Berlakukan UU Persatuan Etnis, Nasib Minoritas Jadi Sorotan

Undang-undang ini disahkan pada Maret 2026 dan mulai berlaku pada awal Juli 2026. Tujuan utamanya adalah membangun identitas nasional bersama bagi seluruh 56 kelompok etnis di China, yang terdiri dari mayoritas Han dan 55 kelompok etnis minoritas. Pemerintah China menilai persatuan yang lebih kuat dapat menjaga stabilitas sosial dan mempererat hubungan antarkelompok masyarakat.

Aturan tersebut juga mewajibkan berbagai lembaga pemerintah, organisasi sosial, hingga perusahaan untuk ikut mendorong semangat persatuan etnis. Salah satu poin yang paling banyak disorot adalah kewajiban penggunaan bahasa Mandarin dalam pendidikan sejak sebelum taman kanak-kanak hingga berakhirnya pendidikan wajib. Dengan ketentuan ini, bahasa daerah atau bahasa etnis minoritas gak lagi bisa menjadi bahasa utama dalam proses pembelajaran di sekolah.

Banyak pihak menilai aturan baru ini berpotensi mengurangi ruang bagi kelompok minoritas untuk mempertahankan identitas budaya mereka. Kelompok seperti Uighur, Tibet, Mongolia, dan etnis minoritas lainnya dikhawatirkan akan semakin sulit mempertahankan penggunaan bahasa, tradisi, hingga kebiasaan keagamaan dalam kehidupan sehari-hari. Kekhawatiran tersebut muncul karena negara dianggap akan semakin mendorong penyatuan identitas nasional yang berpusat pada budaya mayoritas Han.

James Leibold, profesor emeritus dari La Trobe University yang meneliti politik etnis di China modern, menjelaskan bahwa aturan ini kemungkinan akan membuat tekanan terhadap penggunaan bahasa Mandarin dan loyalitas kepada negara menjadi semakin kuat di sekolah, media, kehidupan keagamaan, hingga pemerintahan daerah. Sementara itu, Aaron Glasserman, sejarawan China modern dari University of Pennsylvania, juga menyampaikan pandangan bahwa kelompok minoritas kemungkinan akan menghadapi tekanan yang lebih besar untuk berasimilasi sehingga ruang mengekspresikan identitas budaya mereka semakin terbatas.

Kritik terhadap kebijakan ini sebenarnya gak muncul begitu saja. Selama bertahun-tahun, China telah menghadapi sorotan dari berbagai organisasi internasional terkait perlakuannya terhadap kelompok etnis minoritas, khususnya Uighur di Xinjiang dan masyarakat Tibet. Karena itu, lahirnya undang-undang baru ini kembali memunculkan kekhawatiran bahwa kebijakan serupa akan semakin diperkuat melalui jalur hukum.

Sarah Brooks, Wakil Direktur Regional Amnesty International, menilai pemerintah China memiliki kewajiban melindungi budaya kelompok minoritas, tapi aturan baru ini justru dinilai bergerak ke arah yang berlawanan. Menurutnya, aktivitas seperti mempromosikan bahasa daerah, mendokumentasikan dugaan pelanggaran hak asasi manusia, atau mengampanyekan pembebasan orang yang ditahan karena mengekspresikan budaya dan keyakinannya berpotensi menghadapi risiko hukum yang lebih besar apabila kebijakan tersebut diterapkan secara ketat.

Salah satu bagian yang paling menarik perhatian adalah ketentuan bahwa undang-undang ini dapat berlaku terhadap individu maupun kelompok yang berada di luar wilayah China apabila dianggap mengganggu persatuan etnis atau mendorong separatisme. Ketentuan tersebut memicu kekhawatiran karena dianggap memperluas jangkauan hukum China hingga melampaui batas negaranya. Hal ini memunculkan perdebatan karena sebagian pihak khawatir ketentuan tersebut dapat berdampak pada kebebasan berpendapat warga negara lain yang mengkritik kebijakan China terkait isu etnis.

Taiwan menjadi salah satu pihak yang menyampaikan kekhawatiran terhadap aturan tersebut. Pemerintah Taiwan menilai warga negara mana pun berpotensi menjadi sasaran apabila pernyataan atau tindakannya dianggap bertentangan dengan kepentingan China. Pemerintahan Tibet di pengasingan juga mengecam aturan ini karena menilai kebijakan tersebut semakin menguatkan proses asimilasi paksa yang dapat mengancam keberlangsungan bahasa, pendidikan, agama, dan identitas budaya masyarakat Tibet.

Pemerintah China membantah seluruh tuduhan bahwa undang-undang ini bertujuan menghapus identitas kelompok minoritas. Beijing menegaskan aturan tersebut dibuat untuk meningkatkan keharmonisan antaretnis, memperkuat persatuan nasional, serta membantu integrasi masyarakat di berbagai wilayah. Menurut pemerintah, setiap negara memiliki hak untuk melindungi keamanan nasional dan menjaga stabilitas melalui peraturan hukum.

Wakil Menteri Kehakiman China, Hu Weilie, juga menyampaikan bahwa sebagian media Barat telah keliru menafsirkan ketentuan mengenai pemberlakuan hukum di luar wilayah China. Ia menjelaskan bahwa aturan tersebut ditujukan untuk menangani aktivitas ilegal yang dianggap mengancam persatuan nasional dan bukan untuk mengganggu pertukaran akademik, kerja sama ekonomi, maupun hubungan masyarakat biasa dengan negara lain. Pemerintah China pun menegaskan bahwa kebijakan ini sejalan dengan prinsip hukum yang mereka anggap berlaku secara internasional.

Undang-Undang Persatuan Etnis terbaru di China memperlihatkan bagaimana satu kebijakan dapat dipandang sangat berbeda oleh pihak yang berkepentingan. Pemerintah melihatnya sebagai upaya memperkuat persatuan dan menjaga stabilitas negara, sementara banyak pengamat, akademisi, serta organisasi hak asasi manusia khawatir aturan tersebut akan mempersempit ruang bagi identitas budaya kelompok minoritas.

Perdebatan mengenai dampaknya kemungkinan masih akan terus berlanjut, terutama karena aturan ini juga memiliki implikasi di luar wilayah China. Bagi kamu yang mengikuti perkembangan geopolitik dunia, isu ini menjadi contoh bahwa kebijakan dalam negeri suatu negara dapat memengaruhi perhatian dan respons masyarakat internasional.