China Desak Dunia Cegah Perlombaan Senjata di Luar Angkasa

Dokumen tersebut menyoroti meningkatnya aktivitas militer dan risiko bentrokan di luar angkasa yang dinilai makin mengkhawatirkan. Kekhawatiran ini menguat di tengah ketegangan global, terutama setelah pejabat pertahanan Amerika Serikat mengakui kepemilikan senjata kendali antariksa di orbit.

"Risiko perlombaan senjata yang mengubah luar angkasa menjadi medan konflik baru adalah ancaman terbesar bagi keamanan antariksa. Karena itu, seluruh negara harus segera memperkuat aturan global," tulis dokumen kebijakan tersebut, dilansir China South Morning Post.

Sejalan dengan sikap itu, Beijing menolak kebijakan militer yang bersifat menyerang dan mendorong pembuatan hukum internasional yang mengikat untuk mengendalikan senjata di luar angkasa. Masyarakat internasional juga didesak untuk melarang segala bentuk ancaman atau serangan terhadap objek antariksa guna mencegah pecahnya konflik bersenjata.

Selain masalah militer, China menilai hukum internasional saat ini tertinggal jauh dari pesatnya kemajuan sains dan industri antariksa modern. Meningkatnya penjelajahan dan pemanfaatan orbit Bumi telah memicu celah hukum serta kerentanan keamanan baru yang membutuhkan pembaruan aturan.

"Penjelajahan luar angkasa harus memberi manfaat bagi semua negara. Namun, aturan hukum internasional saat ini masih tertinggal jauh dari pesatnya kemajuan teknologi," bunyi dokumen tersebut.

Kesenjangan teknologi antariksa dinilai turut menghambat akses negara berkembang dalam mencapai tujuan pembangunan global. Untuk mengatasinya, China mendorong pelaksanaan agenda Space2030 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui riset bersama dan pembagian teknologi, sekaligus menuntut pengawasan ketat terhadap bisnis antariksa komersial agar tidak melanggar kedaulatan negara lain.

Untuk menjaga stabilitas jangka panjang, China merumuskan sejumlah prinsip dasar pengelolaan ruang angkasa yang adil. Pendekatan ini bertujuan membangun tatanan global yang bertumpu pada kesepakatan bersama antarnegara.

"China mengajak setiap negara untuk menjunjung nilai kemanusiaan, menghormati kedaulatan, mematuhi hukum internasional, serta mengutamakan kerja sama nyata bagi umat manusia," sebut dokumen kebijakan itu.

Melalui prinsip tersebut, Beijing mendorong keseimbangan antara pembangunan dan keamanan demi masa depan bersama yang berkelanjutan di luar angkasa. China pun menegaskan bahwa PBB harus tetap memegang peran utama dalam pengelolaan antariksa, sembari mengajak seluruh negara meningkatkan keterbukaan informasi, komunikasi pencegahan krisis, dan kerja sama penanganan sampah antariksa tanpa diskriminasi.