COVID-19, Warga Miskin Korea Selatan Dapat Rp13 Juta dari Pemerintah
Seoul, IDN Times - Korea Selatan memberikan bantuan uang kepada warga berpenghasilan rendah agar bisa bertahan menghadapi pandemik virus corona baru. Presiden Moon Jae-in mengumumkan program stimulus satu kali dari Istana Kepresidenan pada Senin (30/3).
Seperti dilaporkan kantor berita Yonhap, dalam skema "uang pemulihan darurat bencana" tersebut, mayoritas rumah tangga di Korea Selatan atau sebesar 70 persen masyarakat berpenghasilan paling rendah akan menerima bantuan uang sebanyak satu kali.
1. Masing-masing rumah tangga menerima Rp13 juta
Bagi yang dinyatakan layak menerima, pemerintah akan memberikan uang sebesar Rp13 juta. Angka tersebut mencerminkan batas standar pendapatan masyarakat dalam income bracket kategori rendah. Sekitar 14 juta rumah tangga yang terdiri dari 35 juta individu masuk ke dalam kategori layak menerima bantuan total Rp121 triliun.
Pemerintah pusat meminta pemerintah daerah untuk berkontribusi sebesar Rp26,6 triliun untuk program tersebut, sedangkan sisanya akan didanai dengan anggaran ekstra tahap kedua. Di saat bersamaan, Moon juga mengungkap rencana pemerintah untuk mengusulkan anggaran tambahan berikutnya untuk dibahas pada April mendatang.
2. Moon menilai rakyat berhak mendapatkan keringanan
"Pemerintah telah memutuskan untuk membiayai uang pemulihan darurat bencana, melalui kerja sama dengan otoritas lokal otonom, secara langsung kepada keluarga berpenghasilan menengah ke bawah yang mengalami kesulitan akibat pandemik," kata Moon.
"Ini bukan suatu keputusan mudah. [Kami] melakukan banyak pertemuan dan diskusi," tambahnya, sambil menekankan bahwa masyarakat berhak menerima "kompensasi" atas kesulitan yang lahir dari keikutsertaan dalam jaga jarak fisik dan karantina selama beberapa minggu.
3. Bantuan diharapkan tersalur seluruhnya pada Mei
Sejauh ini, parlemen telah menyetujui anggaran tambahan sebesar Rp156 triliun khusus untuk penanganan virus corona. Presiden mengaku berharap program stimulus bisa terlaksana sepenuhnya pada Mei. Mengenai mekanisme, Moon mengatakan pemerintah mempertimbangkan mengirimkan voucher atau mata uang digital kepada penerima.
"Ada kebutuhan bagi pemerintah untuk mencadangkan sebanyak mungkin kekuatan finansial untuk menghadapi kejutan ekonomi yang ujungnya belum tampak di depan mata dan segera merespons masalah pasar tenaga kerja serta kemungkinan adanya krisis likuiditas korporat apa pun," tambah Moon.
