Di PBB, Negara Berkembang Tuntut Peran Lebih Besar dalam Regulasi AI

Menteri Luar Negeri Republik Demokratik Kongo, Therese Kayikwamba Wagner, menegaskan bahwa negara berkembang tidak boleh hanya ditempatkan sebagai pemakai teknologi rancangan pihak luar. Sikap tersebut ia sampaikan di hadapan forum PBB saat menyoroti posisi tawar negara-negara berkembang dalam gelombang transformasi teknologi. Wagner menekankan pentingnya keadilan partisipasi bagi seluruh negara dalam merumuskan standar dan norma global.

Wagner mengingatkan agar era modern tidak mengulang ketidakseimbangan ekonomi masa lalu. "Negara berkembang tidak dapat direduksi menjadi sekadar pengguna teknologi yang dirancang di tempat lain, ataupun sekadar penerima standar dan norma yang perumusannya tidak mereka ikuti secara memadai," ujar Wagner. Dia menegaskan bahwa dunia harus memastikan transformasi teknologi abad ke-21 tidak mereproduksi ketimpangan ekonomi dari dekade-dekade sebelumnya.

Perhatian para delegasi internasional terhadap isu kecerdasan buatan melonjak tajam dalam sidang PBB tahun 2026 ini. Dilansir The Straits Times, Menteri Luar Negeri Bangladesh Khalilur Rahman yang memimpin jalannya debat mengungkapkan bahwa empat tahun lalu hanya ada lima delegasi yang mengangkat isu AI di aula tersebut. Jumlah delegasi yang membahas persoalan AI pada pertemuan tahun 2026 ini meningkat drastis hingga mencapai 128 delegasi.

Rahman memaparkan bahwa banyak delegasi membingkai AI sebagai pertanyaan mendasar mengenai tata kelola global. Isu yang disorot meliputi siapa pihak yang merancang, siapa yang memetik keuntungan, pihak yang menanggung risiko, serta siapa yang bertanggung jawab saat terjadi kerugian.

Selain itu, sesi tingkat tinggi di Dewan Keamanan PBB pada Rabu (23/9/2026) turut menghadirkan CEO OpenAI Sam Altman serta CEO Anthropic Dario Amodei—yang berbicara secara daring—untuk mengimbau pemerintah bekerja sama mengelola teknologi tersebut.

Kecerdasan buatan diakui membawa potensi percepatan ekonomi sekaligus ancaman risiko yang nyata bagi negara berkembang. Laporan Bank Dunia pada Agustus menyebutkan bahwa AI dapat memampukan negara berkembang mengejar kemajuan pembangunan selama satu abad hanya dalam kurun satu dekade. Namun, percepatan itu hanya bisa terjadi jika negara-negara berkembang bergerak cepat memangkas kesenjangan pasokan listrik, konektivitas internet, dan keterampilan tenaga kerja.

Kajian Dana Moneter Internasional atau IMF pada Juli turut memaparkan bahwa AI berpeluang mendongkrak ekonomi kawasan Afrika Sub-Sahara sekitar empat persen dalam satu dekade mendatang di bawah kondisi yang tepat.

Sementara itu, Perdana Menteri Belize John Briceño menyatakan bahwa AI yang dikelola dengan baik dapat memperluas akses pengetahuan dan memperbaiki layanan publik. Namun, Briceño memperingatkan bahwa tata kelola yang buruk dapat memperdalam ketimpangan, membahayakan sistem-sistem penting, menyingkirkan pekerja, serta membuat negara berkembang tergantung pada teknologi dan aturan buatan luar.

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyamakan risiko AI dengan krisis iklim yang menuntut tindakan bersama secara global dan bukan respons nasional yang terisolasi. Dilansir TRT World, Guterres menegaskan bahwa negara-negara berkembang harus memiliki hak suara yang setara dalam tata kelola AI maupun penanganan perubahan iklim. Guterres menyatakan bahwa AI melaju dengan kecepatan yang bahkan mengejutkan para perancangnya sendiri.

"Ini bukanlah krisis yang terpisah, melainkan bab-bab dari kisah yang sama, yakni kisah tentang kekuasaan: Siapa yang memilikinya, siapa yang tidak mendapatkannya, bagaimana kekuasaan itu digunakan, dan bagaimana ia berubah," tutur Guterres. Sikap Guterres ini bertolak belakang dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menyebut risiko AI sebagai hoax dan konspirasi yang memuakkan (sick conspiracy). Di depan forum PBB, Trump menyatakan ancaman AI sangat dibesar-besarkan sebagaimana halnya ramalan pihak-pihak yang menyebut manusia akan mati dalam 12 tahun akibat pemanasan global.