Dubes Thong: Pemangkasan Kementerian di Vietnam Bukan Karena Trump
- Vietnam memangkas 8 kementerian/lembaga untuk merampingkan administrasi negara dan meningkatkan efisiensi serta efektivitas lembaga pemerintah.
- Pengurangan ini diharapkan dapat menghemat anggaran sekitar 4,5 miliar dolar AS atau setara Rp73,6 triliun dengan memangkas jumlah kementerian dan lembaga pemerintah dari 30 menjadi 22.
- Sebanyak 100 ribu orang akan diberhentikan atau ditawarkan pensiun dini sebagai akibat dari efisiensi ini, menyebabkan beberapa orang harus banting setir dalam karirnya.
Jakarta, IDN Times - Duta Besar Vietnam untuk Indonesia, Ta Van Thong menegaskan, pengurangan sejumlah kementerian di negaranya bukan karena imbas dari kebijakan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Dubes Thong menuturkan, keputusan itu dibuat sebulan sebelum Trump dilantik untuk kedua kalinya.
"Tidak, itu tidak benar (karena kebijakan Trump). Ini adalah keputusan yang telah dibuat sebelum Trump menjabat untuk masa jabatan kedua," katanya kepada awak media di kantor Kedutaan Besar Vietnam di Jakarta, Rabu (12/2/2025).
Ia mengatakan, pengurangan dilakukan untuk merampingkan administrasi negara itu. Langkah ini diambil agar negara dapat diatur lebih baik lagi.
1. Perampingan kementerian di Vietnam untuk efisiensi
Thong mengungkapkan, Vietnam memang ingin merampingkan administrasi negara tersebut. Langkah ini supaya dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas lembaga pemerintah.
"Supaya dapat melayani kebutuhan bisnis, rakyat dan negara dengan lebih baik," lanjut Dubes Thong.
Proses ini sudah dimulai sejak beberapa bulan lalu. Pelaksanaannya juga dilakukan bertahap.
2. Vietnam pangkas delapan kementerian
Dilansir dari Strait Times, Vietnam memangkas delapan kementerian/lembaga demi program efisiensi ini. Langkah ini diambil untuk menghemat anggaran sekitar 4,5 miliar dolar AS atau setara Rp73,6 triliun.
Reformasi yang digambarkan sebagai 'revolusi' oleh para pejabat Vietnam akan memangkas jumlah kementerian dan lembaga pemerintah dari 30 menjadi 22. Mulai dari media, pegawai negeri, polisi dan militer, semua akan menghadapi pemotongan tersebut.
Menurut pemerintah, hampir dua juta orang bekerja di sektor publik pada tahun 2022. Nantinya, satu dari lima pekerjaan ini akan hilang dalam lima tahun ke depan.
3. Lebih dari 100 ribu orang diberhentikan
Namun, akibat dari efisiensi ini, 100 ribu orang akan diberhentikan atau ditawarkan pensiun dini. Beberapa orang yang terkena PHK kemudian membanting setir.
Straits Times mewawancarai Thanh, yang mengatakan kariernya selama 12 tahun sebagai produser TV dihentikan secara 'agresif' pada Januari. Saluran berita yang dikendalikan negara tempat dia bekerja ditutup, satu dari lima penyiar juga diberhentikan.
Ayah dua anak itu diberi pemberitahuan dua minggu."Menyakitkan untuk dibicarakan," kata pria berusia 42 tahun itu, yang beralih menjadi sopir taksi.
Berlandaskan pertumbuhan ekonomi yang luar biasa sebesar 7,1 persen pada 2024, Vietnam menargetkan pertumbuhan sebesar 8 persen pada 2025. Negara itu kini menjadi pusat manufaktur global yang sangat bergantung pada ekspor.
