Eskalasi Gaza: Tiga Negara Mediator Kecam Serangan Beruntun Israel

Tiga negara penengah, yakni Turki, Mesir, dan Qatar, mengungkapkan keprihatinan mendalam atas pelanggaran gencatan senjata yang terus dilakukan militer Israel. Serangan terbaru dinilai melukai proses diplomasi yang sedang mengupayakan penerapan rencana komprehensif untuk mengakhiri konflik Gaza. Dilansir Daily Sabah, ketiga negara menilai langkah konstruktif yang telah dicapai dalam perundingan kini berada dalam bahaya akibat eskalasi militer tersebut.

Dalam pernyataan resminya, para mediator menegaskan bahwa serangan senjata tidak hanya menelan korban jiwa, tetapi juga memperkeruh stabilitas kawasan. Mereka meminta militer Israel untuk sepenuhnya mematuhi seluruh kewajiban dalam kesepakatan gencatan senjata yang telah disetujui. Selain itu, negara-negara penengah mendesak komunitas internasional memberikan tekanan lebih besar agar tragedi kemanusiaan tidak makin meluas.

"Negara-negara mediator menekankan bahwa intensifikasi serangan Israel pada tahap kritis ini merusak upaya regional dan internasional," bunyi petikan pernyataan bersama tersebut. Para mediator juga mengingatkan pentingnya Resolusi 2803 Dewan Keamanan PBB sebagai fondasi diplomasi perdamaian. Perlindungan terhadap warga sipil dianggap sebagai syarat mutlak agar negosiasi lanjutan dapat membuahkan hasil nyata.

Peringatan keras mengenai potensi runtuhnya kesepakatan gencatan senjata juga disuarakan oleh pimpinan biro politik Hamas, Khalil al-Hayya, pada Rabu (19/8/2026). Pihaknya menilai serangkaian aksi kekerasan yang diluncurkan pihak militer Israel berisiko menghancurkan seluruh hasil kompromi yang telah dibangun. Dilansir Middle East Monitor, al-Hayya menuntut para mediator dan negara penjamin untuk bertanggung jawab menghentikan agresi Israel secara nyata.

Kecaman Hamas tersebut dipicu oleh insiden serangan udara militer Israel yang menyasar sebuah kantor polisi di pusat kota Gaza City. Kementerian Dalam Negeri Gaza melaporkan bahwa serangan itu menewaskan delapan petugas polisi dan seorang anak perempuan yang tengah mengungsi. Tak hanya itu, sehari sebelumnya serangan drone militer Israel di kawasan Pelabuhan Nelayan juga menewaskan tujuh warga sipil dan melukai belasan orang lainnya.

Al-Hayya menegaskan bahwa pengeboman terhadap fasilitas publik dan pembunuhan pejabat kepolisian membuktikan ketidakpatuhan Israel terhadap komitmen perdamaian. Hamas mendesak agar negara penjamin bergerak cepat menekan militer Israel agar menghentikan gempuran meluas. Menurut mereka, kegagalan menahan diri dari pihak Israel hanya akan membawa kawasan kembali ke pusaran pertempuran terbuka.

Di sisi lain, Pemerintah Israel menetapkan syarat ketat terkait proses pemulihan pascakonflik. Dilansir Arab News, Kantor Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, menegaskan pada Kamis (20/8/2026) bahwa rekonstruksi wilayah Gaza tidak dapat dimulai sebelum Hamas melucuti seluruh senjatanya. Selain itu, pihak Israel membantah telah menyetujui penempatan pasukan internasional untuk menjaga keamanan wilayah tersebut.

Meskipun ada penolakan dari pihak Israel, pemerintah Amerika Serikat melangkah dengan mengajukan anggaran khusus untuk stabilitas kawasan. Pemerintahan Presiden Donald Trump memberi tahu Kongres AS pada Rabu (19/8/2026) mengenai rencana pengucuran dana lebih dari 206 juta dolar AS (sekitar Rp3,65 triliun). Dana tersebut dialokasikan untuk mendukung pembentukan Pasukan Stabilisasi Internasional di Gaza di bawah koordinasi Dewan Perdamaian (Board of Peace).

Ketiadaan titik temu mengenai pelucutan senjata membuat implementasi peta jalan perdamaian berjalan lambat di tengah krisis kemanusiaan yang terus memburuk. Data terbaru dari Kementerian Kesehatan Gaza mencatat total korban jiwa akibat konflik telah menembus angka 73.417 orang. Ribuan keluarga yang kehilangan tempat tinggal kini sangat bergantung pada bantuan internasional untuk bertahan hidup di tengah sisa-sisa reruntuhan.