Gedung Milik Donald Trump Digugat Jaksa Agung Illinois
Illinois, IDN Times - Gedung milik Donald Trump, yang tak lain orang nomor satu di Amerika Serikat, Trump International Hotel & Tower Chicago, dituntut oleh pihak Jaksa Agung Illinois. Pasalnya, gedung tersebut diduga menghabiskan jutaan galon air dari Sungai Chicago tanpa izin. Bagaimana awal ceritanya?
1. Juru bicara pihak Organisasi Trump menilai gugatan ini bersifat politis
Pihak Jaksa Agung Illinois menuntut Gedung Trump International Hotel & Tower yang berada di Chicago karena menggunakan terlalu banyak galon air dari Sungai Chicago tanpa izin. Mereka mengklaim apa yang dilakukan oleh pihak pemilik gedung justru bisa merusak lingkungan dan berefek pada populasi ikan di sungai seperti yang berlaku pada hukum setempat. Seorang juru bicara Organisasi Trump menyebut gugatan ini bersifat politis.
"Kita hanya bisa menyimpulkan bahwa keputusan ini dimotivasi oleh politik," ungkap juru bicara Organisasi Trump seperti yang dikutip dari BBC. Gugatan tersebut diajukan pada hari Selasa lalu waktu setempat.
2. Gugatan tersebut merupakan permintaan dari Illinois Enviromental Protection Agency
Ternyata gugatan ini merupakan permintaan dari Illinois Enviromental Protection Agency yang sebelumnya melapor kepada Gubernur Illinois, Bruce Rauner. Sayangnya, laporan tersebut tidak ditanggapi. Sehingga Jaksa Agung Illinois melakukan gugatan hukum.
Selama ini, Sungai Chicago menjadi rumah bagi kendaraan umum seperti taksi air, perahu dayung, kayak, serta ikan yang menjadi penghuni sungai ini, sehingga pihak Jaksa Agung berupaya melindungi kelestarian lingkungan ini.
3. Sebelumnya, Madigan pernah melakukan serupa sekitar beberapa tahun lalu
Ternyata, ini bukan merupakan gugatan Madigan yang pertama terhadap gedung milik Donald Trump ini. Sebelumnya, Madigan telah mengajukan keluhan yang sama dengan Dewan Pengendalian Pencemaran Illinois pada tahun 2012, yang sudah diselesaikan dan mengakibatkan Trump Tower diperintahkan untuk mendapatkan pengurangan izin, membayar denda, dan mematuhi undang-undang lingkungan.
Bahkan setelah sanksi itu, pihak Organisasi Trump tidak menyerahkan hasil studi atau laporan kepada pihak berwenang seperti yang sudah disyaratkan pada tahun 2013 lalu. Selain itu, izin yang diperlukan properti untuk melepaskan air panas ke sungai diduga berakhir pada bulan Agustus 2017.
