Jakarta, IDN Times - Seorang biksu terkemuka di Sri Lanka dijatuhi hukuman 9 bulan penjara karena menghina Islam dan menghasut kebencian antaragama.
Pengadilan Magistrate Kolombo, pada Kamis (9/1/2025), menyatakan Galagodaatte Gnanasara bersalah atas pernyataannya yang menghina Islam pada 2016. Selain hukuman penjara, biksu garis keras ini juga dikenakan denda sebesar 1.500 rupee Sri Lanka (sekitar Rp82 ribu).
Dilansir dari BBC, Gnanasara ditangkap pada Desember 2024 atas pernyataan anti-Islam yang disampaikannya dalam konferensi pers pada 2016. Saat itu, tokoh agama Budha tersebut menyebut Islam sebagai kanker yang harus diberantas.
Dalam persidangan pada Kamis, pengadilan menyatakan bahwa semua warga negara, apapun agamanya, berhak atas kebebasan berkeyakinan berdasarkan konstitusi.
Gnanasara telah mengajukan banding atas hukumannya, namun pengadilan menolak permintaan pengacaranya untuk membebaskannya dengan jaminan sampai ada putusan akhir atas banding tersebut.
Ini adalah kedua kalinya Gnanasara harus mendekam di balik jeruji besi. Pada 2018, pemimpin kelompok nasionalis Buddha Sinhala itu divonis 6 tahun penjara karena menghina pengadilan dan mengintimidasi istri seorang kartunis politik yang hilang. Namun, ia dibebaskan 9 bulan kemudian setelah mendapat grasi dari mantan presiden Maithripala Sirisena.
Pada 2023, Gnanasara juga sempat dijatuhi hukuman 4 tahun penjara atas tuduhan terkait ujaran kebencian terhadap umat Muslim di Sri Lanka. Namun, ia dibebaskan dengan jaminan saat mengajukan banding atas hukuman tersebut.
Gnanasara dikenal dekat dengan mantan presiden Gotabaya Rajapaksa yang digulingkan. Pada 2021, ia ditunjuk oleh Rajapaksa sebagai ketua satuan tugas presiden untuk reformasi sistem hukum yang bertujuan menjamin keharmonisan umat beragama. Pada saat itu, anggota parlemen oposisi Shanakiyan Rasamanickam menyebut penunjukan Gnanasara sebagai ironi.
Dilansir dari Tamil Guardian, pidato-pidato provokatif biksu tersebut, terutama yang menargetkan umat Muslim, kerap menuai kritik baik di dalam negeri maupun internasional, termasuk Organisasi Kerjasama Islam (OKI). Retorikanya dianggap memperburuk ketegangan agama di negara tersebut, dengan para kritikus menuduhnya mempromosikan Islamofobia dan memicu kekerasan anti-Muslim yang mematikan.