Dari delapan negara yang menolak rancangan resolusi soal pembatalan pengakuan Amerika Serikat atas status Yerusalem sebagai ibukota Israel di sidang umum PBB minggu lalu, Guatemala mengambil langkah nyata dan bersiap memindahkan kedutaan besarnya ke Yerusalem.
Dalam rancangan resolusi yang disponsori oleh Yaman dan Turki tersebut, 8 negara yang menolak resolusi tersebut selain Amerika Serikat dan Israel adalah Guatemala, Honduras, the Marshall Islands, Micronesia, Nauru, Palau dan Togo.
Sikap kedelapan negara ini bertentangan dengan mayoritas 128 negara yang menginginkan agar status Yerusalem ditentukan melalui negosiasi damai antara Israel dan Palestina sesuai dengan resolusi DK PBB tahun 1976.
Dilansir dari The Guardian, Guatemala melalui presidennya, Jimmy Morales, hari Senin ini [25/12/2017] mengumumkan bahwa negaranya bersiap mengikuti langkah Amerika Serikat dengan memindahkan kedutaan besar mereka ke Yerusalem.
Setelah berbicara melalui telepon dengan PM Israel, Benjamin Netanyahu, sang presiden yang terpilih sebagai presiden tahun 2016 ini memberitahukan keputusannya ini kepada rakyatnya melalui akun Facebook miliknya dan memerintahkan kementerian luar negerinya untuk memulai langkah yang diperlukan guna melaksanakan perintahnya.
Guatemala telah memiliki hubungan keamanan yang baik dengan Israel termasuk di dalamnya dalam pembelian senjata dari Israel.
Dicurigai langkah sang presiden ini ada kaitannya dengan kedudukannya yang sedang goyah karena tuduhan korupsi yang sedang dilancarkan kepadanya. Saat ini dia sedang diselidiki oleh sebuah badan yang didukung oleh PBB bekerja sama dengan para penuntut dari Guatemala.
Selain itu Guatemala juga sangat bergantung kepada bantuan dari Amerika Serikat dan seperti yang disampaikan oleh duta besar AS untuk PBB, pemerintahan AS mengancam akan mencabut bantuan bagi negara yang mendukung resolusi tersebut, demikian dilansir dari Reuters.