Indonesia Diminta Tegur Thailand karena Dinilai Coreng ASEAN
Jakarta, IDN Times - ASEAN Parliamentarians for Human Rights (APHR) menyebut bahwa keputusan Menteri Luar Negeri Thailand Don Pramudwinai untuk menggelar pertemuan informal tingkat menlu ASEAN, telah mengkhianati rakyat Myanmar dan ASEAN.
Pasalnya, pertemuan dengan agenda membahas konflik Myanmar tersebut menghadirkan junta militer.
“Keputusan pemerintah Thailand untuk mengadakan pertemuan ini, menunjukkan sikap arogan mengabaikan persatuan ASEAN, HAM rakyat Myanmar dan bahkan kehendak warga negaranya sendiri,” kata Wakil Ketua APHR Charles Santiago, dalam keterangan yang diterima IDN Times, Selasa (20/6/2023).
“Kami kecewa karena Thailand dan beberapa negara lain masih bersedia terlibat dengan junta, tanpa ada upaya untuk meminta pertanggungjawaban mereka soal kematian ribuan rakyat Myanmar,” ucap Santiago lagi.
1. Indonesia harus tegur Thailand
Selain itu, Santiago mendorong agar Indonesia buka suara dan menegur Thailand atas keputusan mereka menggelar pertemuan informal tersebut.
“Indonesia sebagai ketua ASEAN, serta negara anggota ASEAN lainnya tidak boleh membiarkan pertemuan ini menggantung, harus ada penyelidikan atas pengabaian dan ketidakhormatan Thailand terhadap ketua (Indonesia) saat ini,” tegas Santiago.
“ASEAN harus bekerja sama untuk meminta junta militer tanggung jawab termasuk mereformasi Lima Poin Konsensus (5PC) yang gagal dan belum membuahkan hasil sejak diadopsi pada April 2021,” tuturnya.
2. Indonesia tegaskan 5PC harus ditaati semua negara
Staf Ahli Menlu RI untuk Diplomasi Kawasan, Ngurah Swajaya menegaskan kembali bahwa selama ini ASEAN tetap merujuk pada 5PC yang disepakati oleh negara anggota ASEAN, 2 tahun lalu.
“Kesepakatan 5PC ini harus ditaati anggota ASEAN,” ujar Ngurah, dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (19/6/2023).
5PC sendiri disepakati di Jakarta pada April 2021, 2 bulan setelah kudeta Myanmar pecah. Pemimpin junta militer Myanmar, Min Aung Hlaing, kala itu pun hadir di Jakarta dan turut menyepakati 5PC ini.
3. Indonesia tidak hadiri undangan Thailand
Selain itu, Ngurah membenarkan bahwa undangan dari Menteri Luar Negeri Thailand Don Pramudwinai tertanggal 14 Juni 2023 tersebut memang diterima Indonesia.
Pertemuan ini digelar di Pattaya pada 18-19 Juni 2023 dan kabarnya dihadiri oleh junta militer Myanmar dan Wamenlu Kamboja. Sementara, Laos, Vietnam dan Brunei diwakili oleh setingkat direktur jenderal.
“Kita diundang, tapi kita tidak datang,” tegas Ngurah.
