Thailand Dikritik karena Undang Menlu ASEAN Temui Junta Myanmar
Jakarta, IDN Times - Thailand kini sedang menuai kritikan akibat menghelat pertemuan di Pattaya, yang melibatkan junta militer Myanmar. Pertemuan ini dikabarkan digelar pada Minggu (18/6/2023).
Surat undangan dari Menteri Luar Negeri Thailand Don Pramudwinai ini dikirim ke sembilan negara anggota ASEAN. Namun, hanya Menteri Luar Negeri Kamboja yang dikabarkan menyanggupi untuk hadir.
Undangan ini dikritik karena Thailand dianggap melegitimasi junta militer Myanmar dan berada di luar kesepakatan ASEAN terkait Lima Poin Konsensus, yang juga disepakati junta dua tahun lalu.
1. Junta Myanmar dikabarkan hadir
Dilansir Channel News Asia, Senin (19/6/2023), Thailand juga disebut mengundang Menteri Luar Negeri Myanmar dari junta militer, Than Swe, untuk hadir di pertemuan tersebut.
Kementerian Luar Negeri Thailand juga mengonfirmasi bahwa ada dialog informal yang akan digelar hari ini. Kemlu Thailand menegaskan, pertemuan ini hanya upaya untuk mendukung upaya ASEAN mengakhiri kekerasan di Myanmar.
Sementara, Menlu Thailand Don Pramudwinai mengklaim bahwa peran Thailand ini tidak akan menggantikan peran ASEAN.
"Situasi saat ini telah banyak berubah. Sekarang banyak pertempuran di Myanmar. Mereka juga sedang memetakan jalan pemilu. Hal ini membuat kami perlu melanjutkan interaksi kami dengan Myanmar," ucap Don.
2. Tuai kritik dari beberapa pihak
Menteri Luar Negeri Singapura, Vivian Balakrishnan, menyebut bahwa pertemuan ini terlalu dini jika mengajak junta Myanmar turut hadir.
Sementara itu, Malaysia menyatakan tidak hadir, pun Filipina. Indonesia sendiri sebagai Ketua ASEAN 2023 belum mengeluarkan pernyataan hingga saat ini.
Namun, Indonesia juga dikabarkan menolak hadir dalam pertemuan besutan Bangkok ini, meski belum ada pernyataan resmi dari Kementerian Luar Negeri RI.
3. Pemerintah bayangan NUG mengutuk inisiatif Thailand
Pemerintahan bayangan Myanmar, National Unity Government (NUG) yang terdiri dari loyalis Aung San Suu Kyi juga, mengutuk inisiatif Thailand tersebut.
“Mengundang junta tidak sah ke diskusi ini, tidak akan berkontribusi pada penyelesaikan krisis politik Myanmar,” ucap NUG.
Eks Menlu Malaysia, Saifuddin Abdullah, juga mengkritik inisiatif Thailand.
“Thailand menyerukan negara-negara ASEAN untuk sepenuhnya terlibat dalam pertemuan informal yang menghadirkan junta. ASEAN harus menghentikan omong kosong ini!” tegas Saifuddin.
Selain itu, 81 kelompok aktivis Myanmar juga merilis surat terbuka yang menyebut aksi Thailand ini adalah kontradiksi terang-terangan dengan kebijakan ASEAN selama ini.
