Iran Perluas Zona Larangan Berlayar ke Teluk Oman dan Laut Arab

Zona maritim terbatas yang baru ditetapkan ini dirancang membentang dari Chabahar di pesisir selatan Iran menuju kawasan Teluk Oman serta Laut Arab. Juru bicara IRGC Brigadir Jenderal Hossein Mohibbi menyampaikan bahwa koridor perairan tersebut mencakup rute strategis yang mengarah langsung ke Selat Hormuz.

Otoritas Teheran menyatakan perluasan ini mencakup tata kelola serta kendali pergerakan kapal yang pada masa sebelumnya hanya difokuskan di Selat Hormuz. Dilansir Türkiye Today, Mohibbi menekankan bahwa jalur Selat Hormuz kini menjadi elemen yang sangat menentukan dalam dinamika keamanan global. "Selat Hormuz bukan sekadar jalur laut, melainkan telah menjadi salah satu penentu persamaan tatanan global dan perkembangan perang," ujar Mohibbi kepada televisi pemerintah Iran.

Pengumuman pengetatan maritim ini menyusul pernyataan Mohsen Rezaei terkait pembentukan area terlarang di sekitar Teluk Persia demi membalas blokade ekonomi AS. Pada saat bersamaan, Iran melaporkan adanya kemajuan signifikan dalam dialog bersama Oman terkait penentuan rute pelayaran sementara yang melintasi Selat Hormuz.

Kapal niaga yang menerobos masuk ke area larangan berlayar tanpa koordinasi dipastikan akan langsung menghadapi sanksi ketat dari pihak Teheran. Otoritas militer Iran menegaskan tidak akan menoleransi kapal asing yang mengabaikan prosedur komunikasi saat melintasi koridor laut tersebut.

Hukuman administratif yang diterapkan meliputi penolakan penyediaan fasilitas maritim penting, termasuk pencabutan jaminan layanan asuransi pelayaran. Mohibbi menegaskan bahwa kapal pelanggar juga akan dilarang mendapatkan fasilitas penunjang ketika nantinya berlayar kembali melewati Selat Hormuz. "Jika sebuah kapal melintasi area yang dikenai sanksi di Selat Hormuz tanpa koordinasi, semua layanan maritim, asuransi, dan pendukung yang diberikan kepada kapal tersebut akan ditangguhkan," tegas Mohibbi.

Otoritas Iran menegaskan bahwa rincian pembatasan rute dan titik koordinat resmi akan dirilis secara bertahap pada waktu yang tepat. Penegakan aturan maritim ini diberlakukan demi merespons pembatasan operasional dan tekanan militer yang dilancarkan armada asing di perairan kawasan.

Kementerian Luar Negeri Iran mengecam keras rangkaian serangan militer AS terhadap kapal-kapal komersial milik Teheran di Teluk Arab dan Teluk Oman. Teheran menilai tindakan militer Washington tersebut sebagai bentuk agresi militer, blokade laut, dan perang ekonomi yang melanggar Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Sebagai bentuk hak pembelaan diri yang sah, angkatan bersenjata Iran melancarkan serangan balasan terhadap pangkalan militer AS di Yordania dan beberapa kapal Amerika Serikat. Dilansir TRT World, Kementerian Luar Negeri Iran menuduh fasilitas AS di Yordania tersebut turut menyokong operasi militer yang menargetkan kepentingan Teheran. Pihak kementerian juga mendesak Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk segera mengambil tindakan konkret guna menghentikan pelanggaran hukum internasional oleh AS.

Eskalasi konflik bersenjata kian memanas setelah IRGC mengumumkan serangan terhadap dua kapal AS dan delapan kapal tanker minyak pada Rabu (9/9/2026). Serangan balasan tersebut dilancarkan armada pertahanan Teheran setelah pihak militer Amerika Serikat sebelumnya menyerang lima kapal tanker minyak berbendera Iran.