Israel Dituduh Sengaja Hapus Kehidupan Warga Palestina di Tepi Barat

B'Tselem mendokumentasikan pelanggaran HAM yang kian terbuka di Tepi Barat sejak perang di Jalur Gaza meletus pada Oktober 2023. Serangan militer dan teror kelompok pemukim Yahudi kini berlangsung terkoordinasi dengan perlindungan aparat negara.

Laporan tersebut menegaskan operasi Israel bukan sekadar merebut lahan. Pemerintah Israel berupaya membongkar tatanan sosial, budaya, dan institusi yang menopang kehidupan bersama warga Palestina.

Otoritas pendudukan juga berambisi memaksakan kontrol atas sejarah, identitas, dan ruang publik di Tepi Barat. Bendera Israel kini dipasang di berbagai sudut jalan, sementara simbol-simbol Palestina terus dicopot paksa.

"Semua elemen yang terpisah ini memiliki satu karakter dan tujuan yang sama, yaitu melenyapkan rakyat Palestina sebagai satu kesatuan," tutur Kepala Riset Lapangan B'Tselem Kareem Jubran, dilansir The Guardian.

B'Tselem mengidentifikasi lima mekanisme utama yang dijalankan Israel untuk mengusir warga Palestina. Mekanisme pertama mencakup kekerasan bersenjata yang telah menewaskan 1.107 warga Palestina, termasuk 245 anak-anak, sejak 7 Oktober 2023 hingga Agustus 2026.

Mekanisme kedua berfokus pada pembatasan ruang gerak warga melalui pendirian 200 pos pemeriksaan militer baru. Hingga akhir tahun lalu, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mencatat ada 925 rintangan fisik berupa gerbang dan blokade jalan yang menutup akses antarwilayah Palestina.

Tekanan berikutnya datang dari sektor ekonomi lewat pencabutan izin kerja bagi 115 ribu buruh Palestina di Israel. Pemerintah Israel juga menahan dana penerimaan pajak lebih dari 6 miliar dolar AS (sekitar Rp106 triliun), sehingga angka pengangguran melesat hingga 31 persen dan kas Otoritas Palestina kian kritis.

Dua skema lainnya merupakan pembubaran organisasi masyarakat serta pengambilalihan lahan warga. Pos pemukim ilegal telah merebut 1,07 juta dunam (setara 107 ribu hektar) tanah atau 18 persen wilayah Tepi Barat, membuat 75 komunitas warga terusir dari kampung halaman mereka.

Kebijakan agresif yang dijalankan saat ini berakar dari dokumen Decisive Plan rancangan Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich pada 2017. Dokumen tersebut kini menjadi pedoman operasional lembaga negara, terutama karena Smotrich memegang kendali sipil atas Tepi Barat.

Rencana itu menyodorkan tiga pilihan bagi warga Palestina yang tinggal di Tepi Barat. Opsi pertama memaksa warga menerima supremasi Yahudi serta melepas aspirasi nasional mereka, sedangkan opsi kedua mengharuskan warga angkat kaki meninggalkan tanah mereka.

Bagi warga yang memilih bertahan, Israel memberlakukan opsi ketiga berupa represi militer bersenjata. Smotrich terang-terangan menyatakan komitmennya untuk menggagalkan pendirian negara Palestina lewat pelemahan ekonomi total.

"Negara-negara dan lembaga internasional harus memakai segala cara hukum untuk menghentikan kejahatan Israel serta melindungi warga Palestina," ujar Direktur Eksekutif B'Tselem Yuli Novak, dilansir Al Jazeera.