Israel Gelar Pemilu Besok, Begini Sistemnya dan Peluang Netanyahu

Berbeda dengan sistem pemilihan presiden secara langsung, warga Israel memberikan suara berdasarkan daftar partai politik. Mereka tidak memilih calon perdana menteri secara terpisah.

Setelah pemungutan suara selesai, kursi Knesset dibagikan kepada partai-partai berdasarkan perolehan suara secara proporsional. Partai yang memenuhi ambang batas parlemen berpeluang memperoleh kursi sesuai hasil pemilu.

Israel menetapkan ambang batas parlemen sebesar 3,25 persen dari total suara nasional. Artinya, partai yang tidak mencapai angka tersebut tidak dapat memperoleh kursi di Knesset melalui pemilu itu.

Sistem ini membuat perolehan suara partai menjadi penting, tetapi belum cukup untuk memastikan siapa yang akan memimpin pemerintahan. Partai dengan suara terbanyak tetap perlu mencari dukungan politik dari partai lain untuk mengamankan mayoritas parlemen.

Knesset memiliki 120 kursi. Untuk membentuk pemerintahan dengan dukungan mayoritas parlemen, sebuah koalisi membutuhkan setidaknya 61 kursi.

Belum pernah ada satu partai yang memenangkan mayoritas kursi tersebut sendirian. Karena itu, pembentukan pemerintahan Israel biasanya bergantung pada kesepakatan antara beberapa partai dengan agenda politik yang bisa berbeda.

Proses negosiasi dapat berlangsung berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan. Partai-partai perlu menyepakati pembagian kekuasaan dan kebijakan yang akan dijalankan pemerintahan baru.

Peneliti Council on Foreign Relations (CFR), Elliot Abrams, menilai ada sejumlah persoalan yang dapat mempersulit pembentukan koalisi setelah pemilu.

“Ada banyak isu yang akan membuat pembentukan koalisi menjadi sangat sulit,” kata Abrams, dikutip dari laman resmi CFR, dilansir dari Al Jazeera, Senin (26/10/2026).

Salah satu persoalannya adalah apakah partai-partai Arab akan dilibatkan dalam koalisi atau justru dikucilkan. Perdebatan lain berkaitan dengan tuntutan kelompok ultra-Ortodoks yang ingin mempertahankan pengecualian dari wajib militer serta kemungkinan tokoh oposisi bergabung dengan koalisi yang dipimpin Netanyahu apabila koalisi tersebut juga melibatkan kelompok sayap kanan ekstrem.

Benjamin Netanyahu masih menjadi salah satu tokoh terkuat dalam pemilu ini. Partai Likud yang dipimpinnya memiliki basis politik yang besar, tetapi peluangnya kembali menjadi perdana menteri bergantung pada hasil pemilu dan dukungan partai lain.

Sejumlah tokoh oposisi berusaha menantang dominasi Netanyahu. Mereka antara lain Gadi Eisenkot dari Partai Yashar, mantan PM Naftali Bennett yang beraliansi dengan Yair Lapid melalui Beyachad, Yair Golan dari Partai The Democrats, serta Avigdor Lieberman dari Partai Yisrael Beiteinu.

Jajak pendapat menunjukkan hasil yang berbeda. Survei Channel 12 memproyeksikan Yashar meraih 23 kursi dan Likud 20 kursi. Sementara itu, survei Channel 14 memperkirakan Likud memperoleh 30 kursi dan Yashar 20 kursi.

Perbedaan hasil survei tersebut memperlihatkan ketidakpastian arah persaingan. Selain itu, perolehan kursi setiap partai belum menentukan hasil akhir pembentukan pemerintahan karena kesepakatan koalisi akan memainkan peran penting.

Komposisi politik menjelang pemilu juga berbeda dibandingkan periode sebelumnya. Koalisi Netanyahu mengalami perubahan setelah Itamar Ben Gvir menarik diri pada 2025, sementara Bezalel Smotrich membentuk aliansi baru dengan Partai Zehut pada September 2026.

Selain persaingan antartokoh, sejumlah persoalan kebijakan turut membayangi pemilu Israel. Isu tersebut mencakup perang di Gaza, masa depan solusi dua negara, wajib militer bagi kelompok ultra-Ortodoks, serta reformasi sistem peradilan.

Dalam laporan Al Jazeera, para kandidat utama tidak mempertanyakan keputusan Israel melancarkan perang di Gaza sebagai respons atas serangan Hamas pada 7 Oktober 2023. Sebagian besar kandidat juga tidak menawarkan jalan yang jelas untuk mewujudkan solusi dua negara bagi konflik Israel-Palestina.

Netanyahu secara terbuka menolak pembentukan negara Palestina. Gadi Eisenkot juga menyebut prinsip dua negara bagi dua bangsa sebagai sebuah kesalahan, sedangkan Bezalel Smotrich mendorong pembatalan Perjanjian Oslo.

Isu wajib militer menjadi salah satu pembeda dalam politik domestik. Netanyahu bergantung pada dukungan partai-partai ultra-Ortodoks yang menuntut perlindungan bagi pelajar seminari dari wajib militer. Sebaliknya, Eisenkot menjadikan kewajiban militer yang lebih luas sebagai salah satu agenda utamanya.

Persoalan reformasi peradilan juga menjadi titik perbedaan. Netanyahu membela kebijakan pemerintahannya untuk mengubah kewenangan lembaga peradilan, sementara Naftali Bennett berjanji membatalkan seluruh undang-undang reformasi tersebut setelah Knesset kembali bersidang.

Dengan berbagai perbedaan itu, hasil pemilu tidak hanya akan menentukan jumlah kursi masing-masing partai, tetapi juga arah negosiasi pembentukan pemerintahan. Siapa yang akhirnya menjadi perdana menteri akan bergantung pada kemampuan kandidat dan partai-partai pendukungnya mengumpulkan mayoritas di parlemen.