Jakarta, IDN Times – Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS), Antony Blinken, bakal berkunjung ke Israel pada akhir Januari 2023. Rencana kunjungan itu diungkapkan pada Senin (8/1/2023).
Blinken telah mengunjungi Israel beberapa kali sejak menjabat sebagai Menlu AS pada 2021. Ia dikenal dekat dengan pemerintahan Benjamin Netanyahu.
Dilansir The Jerusalem Post, kunjungan Blinken akan dilakukan di tengah ketegangan terkait Temple Mount atau bukit suci, serta sanksi Israel terhadap pejabat Palestina dan Iran.
Dalam kunjungannya, Blinken dijadwalkan bertemu Netanyahu yang baru menduduki kursi Perdana Menteri beberapa waktu terakhir.
Ia juga akan bertemu dengan beberapa pejabat Israel lainnya, yakni Menteri Urusan Strategis Ron Dermer dan kepala Dewan Keamanan Nasional Tzachi Hanegbi.
Sebelumnya, diberitakan bahwa Menteri Keamaan Israel Itamar Ben Gvir mengunjungi situs suci Al-Aqsa atau Temple Mount. Sontak, tindakan itu dikecam oleh berbagai pihak.
Blinken salah satunya yang mengutuk kunjungan tersebut. Dalam cuitannya, Blinken mengatakan telah membahas persoalan tersebut dengan Menlu Yordania dan akan mendukung untuk melestarikan status quo di wilayah itu.
“Saya menyatakan dukungan untuk melestarikan status quo bersejarah di Haram al-Sharif. Kemitraan strategis kami tetap penting untuk wilayah yang lebih terintegrasi, stabil, dan makmur,” ungkap Blinken.
Sebagai informasi, Yordania menjadi pemegang status quo atas kompleks al-Aqsa. Hal itu juga telah diakui oleh Israel dalam perjanjian damai 1994.
Ben Gvir, pada Minggu (8/1/2023), juga mengeluarkan perintah untuk melarang pengibaran bendera Palestina. Menurutnya, langkah semacam itu adalah bentuk dukungan terhadap aksi terorisme.
“Saya memerintahkan pencabutan bendera yang mendukung terorisme dari ruang publik dan menghentikan hasutan terhadap Israel," ungkapnya, dilansir Reuters.
Ketegangan Israel dan Palestina juga semakin meningkat usai negara Yahudi tersebut mengeluarkan keputusan untuk mencabut izin perjalanan Menlu Palestina, Riyad al-Maliki. Langkah tersebut dilakukan saat Palestina berupaya melibatkan Mahkamah Internasional (ICJ) soal konfliknya dengan Israel.