Jepang Hendak Cabut Larangan Masuk Bagi 4 Negara Ini Selama Pandemik

08 Jun 2020, 15:04 WIB

(Ilustrasi tengah melancong di Jepang) ANTARA FOTO/REUTERS/Kim Kyung-Hoon

Jakarta, IDN Times - Pemerintah Jepang berencana mencabut larangan bagi warga dari empat negara yakni Selandia Baru, Australia, Vietnam dan Thailand selama pandemik COVID-19. Empat negara itu dipilih seiring dengan kasus COVID-19 di masing-masing negara tersebut telah menurun secara drastis. Bahkan, Selandia Baru pada (8/6) melaporkan sudah tidak ada lagi pasien positif COVID-19. Selain itu, Negeri Sakura itu memiliki hubungan bisnis yang erat dengan empat negara tersebut.

Laman Japan Times (7/6) melaporkan kebijakan itu merupakan bagian dari langkah Jepang untuk melonggarkan pembatasan yang ada di dalam negerinya. Pemerintah Jepang juga ingin kembali memacu denyut perekonomian di tengah ancaman resesi akibat COVID-19.

Menurut seorang sumber, selain pencabutan larangan masuk bagi warga dengan kepentingan bisnis, Jepang akan menegosiasikan persyaratan lainnya. Lalu, bagaimana dengan warga Indonesia apakah masih dilarang berkunjung ke Negeri Matahari Terbit itu?

1. Masih ada 107 negara lainnya yang warganya dilarang masuk ke Jepang, termasuk Indonesia

(Ilustrasi bendera Indonesia - Jepang) id.emb-japan.go.jp

Berdasarkan keterangan dari situs resmi Kementerian Luar Negeri Jepang, ada 107 negara yang warganya masih dilarang masuk ke Negeri Matahari Terbit. Beberapa di antaranya termasuk Indonesia, Singapura, hingga Amerika Serikat.

Larangan juga berlaku bila ada warga asing yang memiliki riwayat perjalanan selama 14 hari terakhir ke 107 negara tersebut. Selain itu, Jepang juga melarang masuk pendatang dari Tiongkok yang paspornya diterbitkan di Provinsi Hubei atau Zhejiang. Warga asing yang diketahui sempat menumpang kapal pesiar Westerdam dan berangkat ke Hong Kong.

Sementara, bagi warga Jepang yang baru kembali dari 107 negara tersebut, tetap diterima masuk. Namun, mereka harus dikarantina selama 14 hari.

Larangan bagi pendatang asing itu rencananya dicabut pada akhir Juni. Namun, belum diketahui apabila Pemerintah Jepang ingin memperpanjang masa pelarangan.

2. Jumlah turis asing yang berkunjung ke Jepang merosot hingga 58,3 persen

Fujisan, Puncak Gunung Fuji, Jepang, 28 Oktober 2019 (IDN Times/Uni Lubis)

Menurut harian Jepang, Kyodo News (19/3) lalu, jumlah kunjungan turis asing ke Negeri Sakura per Februari lalu sudah merosot hingga 58,3 persen. Berdasarkan data, itu merupakan penurunan drastis dalam sembilan tahun terakhir. Salah satu penyebabnya karena Pemerintah Jepang memilih untuk memberlakukan pembatasan kunjungan turis asing, lantaran khawatir lonjakan kasus impor COVID-19.

Februari 2019, jumlah kunjungan turis asing ke Jepang mencapai 2,6 juta. Sementara, pada Februari 2020, turis asing yang melancong ke Jepang hanya 1,09 juta.

Penurunan drastis itu disumbang dari absennya turis Tiongkok ke Jepang. Hal ini lantaran Pemerintah Tiongkok sudah melarang warganya yang melancong dalam kelompok ke negara asing. Tiongkok diakui sebagai penyumbang tertinggi jumlah turis asing ke Jepang.

Komisioner Badan Pariwista Jepang, Hiroshi Tabata bahkan sudah memprediksi jumlah turis asing yang berkunjung ke sana akan terus merosot. Lantaran, Jepang juga memperketat kedatangan turis dari Eropa dan Korea Selatan.

"Kami akan bekerja sama dengan negara lain untuk memperluas pasar pariwisata," kata Hiroshi.

3. Jepang akui mengalami resesi ekonomi gegara pandemik COVID-19

Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe, saat melakukan rapat 15th Novel Coronavirus Response Headquarters pada akhir Februari 2020 lalu. facebook.com/Japan.PMO

Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe pada (31/5) lalu telah mencabut status darurat di semua provinsi di Negeri Matahari Terbit. Ini termasuk status darurat yang berlaku di Perfektur Tokyo.

Gegara pandemik COVID-19, Jepang untuk kali pertama sejak 2015 lalu mengalami resesi ekonomi. Stasiun berita BBC (18/5) melaporkan GDP Jepang di tiga bulan pertama mengalami penurunan sebesar 3,4 persen. Kendati mereka tidak memberlakukan karantina wilayah tetapi status darurat yang sempat diadopsi di 47 provinsi mempengaruhi pasokan dan bisnis di negara yang mengandalkan sektor perdagangan itu. Padahal, sebelumnya, Jepang sudah mengalami penurunan senilai 6,4 persen pada kuarter terakhir di 2019.

Untuk memperbaiki kondisi itu, Pemerintah Jepang sudah mengeluarkan stimulus senilai US$1 triliun. Bahkan, Bank Jepang memperluas langkah pemberian stimulus untuk kali kedua pada April lalu. PM Abe bahkan menjanjikan akan memberikan stimulus lainnya agar meningkatkan daya beli masyarakat dan mereka bisa keluar dari situasi perekonomian yang lebih buruk saat pandemik.