Kalahkan Bolsonaro, Apa Saja Tantangan Lula di Periode Keempatnya?

Tantangan pertama yang membayangi pemerintahan baru adalah lonjakan utang publik yang telah naik lebih dari 10 poin persentase dan kini melampaui 82 persen dari produk domestik bruto. Menurut laporan Reuters oleh Marcela Ayres dan Bernardo Caram yang dikutip Times of India, kondisi ini membuat porsi anggaran yang fleksibel menyusut hingga di bawah 8 persen akibat peningkatan belanja wajib pemerintah. Meski pemerintah berkomitmen menjaga kerangka fiskal yang ada, rencana kenaikan upah minimum di atas angka inflasi dipastikan bakal semakin mengerek beban belanja pensiun.

Di tengah penyempitan ruang fiskal tersebut, tekanan terhadap keuangan negara diperparah oleh komitmen kesejahteraan yang harus tetap berjalan. Pengelolaan anggaran yang semakin ketat menuntut pemerintah untuk mencari keseimbangan baru agar stabilitas makroekonomi tidak terganggu. Tanpa langkah penyesuaian yang cermat, beban utang berisiko membatasi kemampuan negara dalam membiayai program pembangunan prioritas lainnya.

Masalah domestik turut menghimpit masyarakat lewat tingginya suku bunga yang membuat kredit konsumtif semakin mahal dan memicu gelombang gagal bayar massal. Berdasarkan data biro kredit Serasa, tercatat ada hampir 84 juta warga dan 9,3 juta bisnis yang masih menunggak pembayaran, meskipun tingkat pengangguran berada di rekor terendah dan upah tumbuh melampaui inflasi.

Untuk meredam tekanan tersebut, pemerintah telah menyiapkan sejumlah skema keringanan bagi masyarakat maupun pelaku usaha. Langkah yang disiapkan meliputi pembelian diskon pinjaman bermasalah dari bank serta pemberian pengampunan utang pajak bagi sebagian usaha kecil. Kebijakan ini diharapkan mampu mengembalikan daya beli dan menyelamatkan sektor usaha mikro dari jurang kebangkrutan.

Situasi politik di parlemen juga menuntut kerja keras ekstra menyusul hasil pemilihan legislatif yang menghasilkan Kongres paling konservatif sejak era 1980-an. Partai Liberal yang mengusung kubu oposisi berhasil menguasai 121 dari 513 kursi deputi serta 28 dari 81 kursi senator. Guna meloloskan berbagai agenda kerjanya, Lula harus bergantung pada dukungan blok partai berhaluan tengah yang dikenal sebagai Centrao.

Kondisi perimbangan kekuatan ini turut dianalisis oleh pengamat politik Mayra Goulart dari Federal University of Rio de Janeiro. Ia menilai bahwa para anggota parlemen kini menguasai porsi anggaran yang jauh lebih besar, sehingga membuat mereka memiliki tingkat independensi yang lebih kuat dari pihak eksekutif.

Stabilitas makroekonomi Brasil turut diuji oleh angka suku bunga acuan yang masih bertengger di level 13,75 persen. Sementara itu, tingkat inflasi tahunan tercatat berada di angka 4,6 persen, yang posisinya masih berada di atas rentang toleransi bank sentral antara 1,5-4,5 persen. Bank sentral sendiri tercatat telah memangkas suku bunga sebanyak lima kali secara berturut-turut, namun kalangan pasar memperkirakan inflasi akan tetap bertahan di atas target 3 persen hingga tahun 2029 mendatang.

Persoalan ekonomi makro ini menegaskan betapa krusialnya pengendalian stabilitas harga bagi masa depan negara. Ekonom Mauro Rochlin dari Getulio Vargas Foundation menegaskan bahwa tiga masalah terbesar Brasil saat ini adalah masalah fiskal, masalah fiskal, dan masalah fiskal.

Agenda domestik lainnya mencakup reformasi pajak konsumsi menjadi sistem pajak pertambahan nilai baru yang dijadwalkan mulai berlaku pada Januari mendatang. Namun, aturan tersebut masih menyisakan pekerjaan rumah karena tarif efektif yang diperkirakan sekitar 28 persen belum resmi diumumkan, sementara regulasi pajak untuk barang berbahaya seperti rokok masih tertunda. Tantangan keamanan juga kian mendesak akibat maraknya aksi kelompok kriminal dan milisi di berbagai wilayah.

Di kancah internasional, pemerintah juga harus menavigasi dinamika geopolitik, termasuk hubungan dengan Washington setelah kebijakan tarif yang diterapkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump, dilansir France 24. Guru besar hubungan internasional Oliver Stuenkel dari Getulio Vargas Foundation menilai bahwa faktor ideologi umumnya penting untuk pertemuan simbolik semata, tetapi tidak terlalu relevan dalam praktik sehari-hari, sehingga substansi hubungan dengan negara tetangga seperti Argentina dipastikan tidak akan banyak berubah.