Khawatirkan Propaganda, Taiwan Boikot Acara Sun Yat-sen di Beijing

Dewan Urusan Daratan Taiwan secara resmi meminta masyarakat untuk tidak bepergian ke China Daratan demi menghadiri perayaan tersebut. Otoritas Taipei menilai kehadiran warga berpeluang dijadikan instrumen kerja front persatuan sekaligus sarana pendukung agenda politik Beijing. Selain itu, penuturan sejarah yang disampaikan pemerintah China dinilai sengaja dibentuk untuk membenarkan klaim kekuasaan sepihak atas Taiwan.

"Penafsiran China mengenai sosok Sun Yat-sen tidak sesuai dengan fakta sejarah, melainkan digunakan untuk menolak kedaulatan Taiwan dan memaksakan persatuan," tegas pernyataan resmi dari Dewan Urusan Daratan, dilansir Aju Press.

Terkait imbauan dan sikap kritis yang disampaikan oleh pihak Taiwan tersebut, Kantor Urusan Taiwan di Beijing memilih untuk tidak memberikan tanggapan resmi.

Pemerintah China telah menyusun agenda peringatan nasional ini sejak 2025 dan menjadwalkan pelaksanaannya pada 12 November mendatang. Sun Yat-sen, yang hidup pada periode 1866 hingga 1925, merupakan tokoh kunci dalam Revolusi 1911 yang menumbangkan Dinasti Qing serta mengakhiri era feodalisme di China.

Partai Komunis China menempatkan figur Sun sebagai pahlawan nasional dan perintis jalan menuju pendirian Republik Rakyat China pada 1949. Pada peringatan tahun 2016 lalu, Presiden Xi Jinping sempat menekankan bahwa Sun menentang keras perpecahan wilayah dan memandang persatuan tanah air sebagai kewajiban seluruh rakyat. Kendati persiapannya telah berjalan, pihak Beijing hingga kini belum mengumumkan rincian teknis pelaksanaan acara tersebut.

Ketegangan terkait perayaan ini memperlihatkan kembali perbedaan pandangan sejarah yang telah berlangsung puluhan tahun di Selat Taiwan. Setelah era revolusi, Sun mendirikan Republik China (ROC) yang pemerintahannya kemudian berpindah ke Taiwan pada 1949 usai kalah dalam perang saudara melawan kubu komunis pimpinan Mao Zedong. Hingga saat ini, ROC tetap menjadi nama resmi kenegaraan Taiwan, dengan potret Sun dipajang di Istana Kepresidenan serta dihormati sebagai Bapak Bangsa, meski ajaran Tiga Prinsip Rakyat miliknya kini tidak lagi menjadi mata pelajaran wajib di sekolah.

Sebaliknya, pemerintah Beijing memandang Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya yang harus dipersatukan kembali dengan daratan utama. Presiden Taiwan, Lai Ching-te, bersama partainya, DPP, tetap mempertahankan jati diri masyarakat serta merujuk pada peran historis ROC yang telah berdiri sebelum berdirinya Republik Rakyat China. Kendati kerap dicap sebagai figur separatis dan jalur komunikasi resmi telah diputus oleh Beijing, Lai menegaskan bahwa masa depan Taiwan sepenuhnya harus ditentukan oleh rakyat Taiwan sendiri.