Korsel Ubah Alamat Email Diplomat Usai Peretasan Data 10 Ribu Personel

Investigasi menunjukkan pelaku berhasil menyusup ke server KNDA sejak April tahun lalu dan mempertahankan akses selama hampir 10 bulan tanpa terdeteksi. Kemenlu mengakui bahwa mereka tidak menyadari adanya pembobolan tersebut sejak awal. Aktivitas mencurigakan baru diketahui pada Februari setelah diberi tahu oleh Badan Intelijen Nasional Korsel.

Peretasan diduga membocorkan sekitar 10 ribu catatan data yang mencakup nama, ID pengguna, alamat email, jabatan, afiliasi, serta kata sandi terenkripsi. Sebagian besar data tersebut diyakini berkaitan dengan hampir seluruh diplomat aktif Korsel, termasuk personel yang bertugas di luar negeri.

Kemenlu menyatakan para pelaku memanfaatkan kerentanan zero-day, yakni celah keamanan yang sebelumnya tidak diketahui oleh pembuat perangkat lunak server maupun industri keamanan siber. Setelah memperoleh akses awal, pelaku disebut menggunakan hak akses yang sah sehingga aktivitas mereka sulit dideteksi.

Korea JoongAng Daily melaporkan, meski belum ada bukti yang mengaitkan serangan tersebut dengan pihak tertentu, sejumlah analis keamanan siber menilai metode yang digunakan menyerupai taktik kelompok peretas yang didukung negara, termasuk yang sebelumnya dikaitkan dengan Korea Utara (Korut). Kelompok-kelompok yang beroperasi di bawah Biro Intelijen Umum Korut, termasuk Lazarus, Kimsuky, dan Andariel, telah berulang kali menargetkan lembaga publik dan sistem keuangan Korsel melalui kerentanan rantai pasokan.

Namun, pemerintah menegaskan investigasi teknis masih berlangsung dan belum menyimpulkan pelaku di balik serangan. Sehingga, pihaknya belum menutup kemungkinan adanya keterlibatan aktor negara lain.

Akibat insiden tersebut, Kemenlu Korsel telah menutup platform daring KNDA sejak Februari dan hingga kini sistem tersebut belum kembali beroperasi. Selama penyelidikan berlangsung, pelatihan diplomat dialihkan ke sesi tatap muka atau platform pemerintah lainnya.

"Seluruh pegawai telah diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap email dari pengirim yang tidak dikenal. Kementerian juga mengimbau penggunaan kata sandi yang berbeda untuk setiap akun, serta penggantian kata sandi secara berkala untuk mengurangi risiko keamanan," kata Park Il, juru bicara Kemenlu Korsel.

Terkait penundaan pengumuman kepada publik yang baru dilakukan lima bulan kemudian, Park menjelaskan bahwa hal itu disebabkan oleh kompleksitas teknis kasus, serta sensitivitas masalah diplomatik dan keamanan. Disebutkan, pemerintah saat ini masih melakukan analisis mendalam dan berkoordinasi erat dengan lembaga penegak hukum terkait.

Kasus ini dipandang sebagai salah satu insiden keamanan siber paling serius yang pernah menimpa Kemenlu Korsel. Selain berpotensi mengekspos identitas personel diplomatik dan pejabat pemerintah, kebocoran tersebut juga menimbulkan kekhawatiran terhadap keamanan komunikasi diplomatik dan perlindungan informasi yang berkaitan dengan kepentingan nasional.