Macron Minta Pertanggungjawaban Pihak yang Ingin Runtuhkan Republik

Dalam pidato nasional melalui televisi pada Minggu (18/10/2026), Macron mengecam kekerasan yang dilakukan oleh unsur pemberontak dari kelompok sayap kiri radikal bersama sejumlah pelaku kriminal. “Mereka yang menjarah harus membayar kerusakan yang ditimbulkan, dan mereka yang berusaha meruntuhkan Republik akan dimintai pertanggungjawaban,” kata Macron seperti dikutip PBS NewsHour.

Sebelum menyampaikan pidatonya, Macron menggelar pertemuan darurat bersama sejumlah pejabat tinggi pemerintah setelah kelompok bertopeng membakar dan menyerang kantor balai kota di beberapa wilayah. Dia menginstruksikan para prefek untuk bekerja sama dengan para wali kota guna melindungi fasilitas publik serta area bisnis dalam beberapa pekan ke depan. Instruksi tersebut mencakup penerapan larangan aksi unjuk rasa apabila situasi di lapangan dinilai memerlukan langkah pengamanan tersebut.

Gelombang unjuk rasa nasional pada Sabtu (17/10/2026) diperkirakan pihak berwenang diikuti sekitar 550 ribu orang, sementara pihak penyelenggara mengeklaim kehadiran 800 ribu demonstran. Aksi yang melibatkan serikat buruh, organisasi pelajar, dan aktivis yang berupaya menghidupkan kembali gerakan rompi kuning tersebut kemudian diwarnai kerusuhan hebat di sejumlah kota besar. Di Limoges, kobaran api menghanguskan gedung Balai Kota peninggalan abad ke-19 hingga atapnya runtuh setelah perusuh radikal menerobos masuk dan membakarnya saat pegawai, pejabat, dan warga masih berada di dalam.

Menurut laporan Assosiated Press, kekacauan juga meluas ke Marseille saat sejumlah pengunjuk rasa sempat memaksa masuk ke lobi Balai Kota dan kelompok bertudung serta bermasker merusak sebuah kantor polisi, sementara di Lyon kebakaran terjadi di dalam kantor pariwisata. Di Paris, polisi menembakkan gas air mata di Place de la République pada Minggu (18/10/2026) saat ketegangan berkobar secara sporadis ketika sekelompok kecil orang berupaya membakar sepeda dan tempat sampah. Kepolisian Paris mencatat 855 orang ditangkap di wilayah ibu kota, sementara pihak kejaksaan menyatakan 557 orang di antaranya masih ditahan kepolisian. Selain itu, kepolisian melaporkan satu korban meninggal dunia akibat serangan jantung yang perkaranya kini diselidiki pihak kejaksaan.

Bentrok dalam demonstrasi tersebut turut mengakibatkan cedera parah pada pengunjuk rasa di tengah sorotan publik atas penggunaan senjata antihuru-hara dan granat oleh polisi. Kejaksaan Mulhouse membuka penyelidikan terkait seorang remaja perempuan berusia 17 tahun yang terluka parah hingga kehilangan penglihatan pada sebelah matanya saat demonstrasi. Penyelidikan terpisah juga dibuka di Saint-Etienne menyusul insiden seorang demonstran muda yang kehilangan satu tangannya.

Eskalasi kekerasan ini memicu saling tuding di kalangan elite politik menjelang pelaksanaan pemilihan presiden pada musim semi mendatang. Tokoh sayap kanan Marine Le Pen mengkritik pemerintahan sentris Macron sebagai rezim yang kehilangan arah, lelah, dan hanya mampu mengomentari ketidakberdayaan mereka sendiri. Sementara itu, politisi sayap kiri Jean-Luc Mélenchon menuduh Perdana Menteri Sébastien Lecornu bermain api dengan mengandalkan degradasi situasi yang berujung menyatukan kalangan pemuda dan serikat buruh.

Mélenchon yang turut mengikuti unjuk rasa di Paris menegaskan bahwa kelompoknya menolak keras aksi penjarahan maupun perusakan tempat usaha. “Pesan saya jelas: mereka yang berbagi perjuangan dengan kita tidak memiliki urusan dalam penjarahan atau penghancuran,” tegas Mélenchon.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Laurent Nuñez menegaskan di media sosial X bahwa hak berdemonstrasi merupakan hak mendasar, tetapi menabur kekacauan secara sengaja dan kolektif melalui kekerasan bukanlah hak mendasar.