Respons Protes Greenpeace, MPR Bicara Komitmen RI soal Transisi Energi
Presiden Prabowo disebut terus mendorong percepatan transisi energi dari fosil menuju energi baru dan terbarukan.
Pemerintah menempatkan transisi energi sebagai strategi pembangunan dan bersama DPR menyusun RUU Pengendalian Perubahan Iklim Berkeadilan.
Eddy Soeparno berkomitmen mengawal legislasi iklim, sementara Greenpeace menggelar aksi damai di Bundaran HI.
Jakarta, IDN Times - Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno mengatakan, Presiden Prabowo Subianto terus berkomitmen untuk mempercepat transisi energi yang berbasis fosil, menuju energi baru dan terbarukan (EBT).
Eddy menyampaikan, hal tersebut sekaligus menyikapi aksi protes Greenpeace dengan membentangkan spanduk raksasa di atas Patung Selamat Datang, Bundaran HI, di Jakarta, pada Selasa (20/10/2026).
“Sejak saya menangani kebijakan dan regulasi terkait transisi energi, pemerintah Presiden Prabowo yang tidak saja memberikan komitmen, namun aksi nyata untuk mempercepat transisi energi nasional yang berbasis fosil, menuju energi baru dan terbarukan (EBT),” katanya.
1. Transisi energi jadi strategi pembangunan nasional
Waketum PAN Eddy Soeparno mendukung Prabowo-Zulhas di Pilpres 2029. (IDN Times/Amir Faisol). Waketum PAN itu mengatakan, pemerintah telah menempatkan transisi energi sebagai bagian dari strategi pembangunan ekonomi nasional. Komitmen itu tertuang di dalam PP No 40 Tahun 2025 tentang Kebijakan Energi Nasional.
Menurutnya, menempatkan transisi energi sebagai strategi pembangunan menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam sektor energi, pemerintah tengah berambisi untuk membangun proyek PLT Surya 100 GW, mempercepat pengembangan energi geothermal, energi angin, nuklir, hingga hidrogen.
"Semuanya merupakan bagian dari komitmen kuat pemerintah untuk mereduksi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang selama ini disebabkan oleh pembakaran energi fosil," kata Eddy.
2. Pemerintah dan DPR mulai bahas RUU PPIB
Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menyatakan pilkada dipilih DPRD masih konstitusional. (IDN Times/Amir Faisol) Selain itu, Eddy mengatakan, pemerintah juga terus berupaya mencegah dampak krisis iklim melalui penanganan darurat sampah, reforestasi dan perlindungan mangrove. Secara regulasi, pemerintah juga tengah menyusun berbagai kebijakan untuk mengendalikan krisis iklim.
Pemerintah dan DPR tengah menyusun Rancangan Undang-Undang Pengendalian Perubahan Iklim Berkeadilan (RUU PPIB), yang akan mengatur pengendalian, penanganan dan pemulihan krisis iklim secara berkeadilan.
"RUU ini merupakan bukti nyata bahwa pemerintah bersama-sama dengan lembaga legislatif bersungguh-sungguh bekerja untuk memitigasi krisis iklim yang lebih besar lagi," kata dia.
Eddy mengakui, upaya pengendalian krisis iklim, energi, dan lingkungan masih dihadapkan dengan sejumlah tantangan. Namun, ia meyakini pemerintah terus berkomitmen untuk mengejar pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
3. Kawal hadirnya legislasi pengendalian iklim
Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno di Kompleks Parlemen, Jakarta. (IDN Times/Amir Faisol). Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi PAN itu menyatakan komitmennya untuk mengawal dan memastikan semua target transisi energi dan penurunan emisi gas rumah kaca bisa segera tercapai.
“Hadirnya legislasi pengendalian krisis iklim akan menjadi prioritas kami, agar bisa segera dibahas dan disahkan menjadi undang-undang dalam waktu yang tidak terlalu lama,” kata dia.
Namun, Eddy mengingatkan, dekarbonisasi dan penanganan krisis iklim hanya akan berhasil jika seluruh pemangku kepentingan terus bersinergi.
Pagi ini, Greenpeace Indonesia menggelar aksi damai tanpa kekerasan di kawasan Bundaran HI untuk menyoroti berbagai persoalan lingkungan yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
Mereka membentangkan spanduk bertuliskan “Tangani Krisis Iklim, Turunkan Biaya Hidup” yang menghadap ke arah Istana Merdeka di utara. Sementara itu, spanduk lain bertuliskan “Bencana Makin Parah, Hidup Makin Susah, Apa Kerja Pemerintah?” menghadap ke selatan Bundaran HI.
