Mahathir Serukan Rebut Riau, Kemenlu: Sampai Kapanpun Milik NKRI!

22 Jun 2022, 14:23 WIB

setkab.go.id

Jakarta, IDN Times - Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI angkat bicara terkait pernyataan eks Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad, yang menyebut Malaysia seharusnya merebut Riau dan Singapura.

Sebab, kata Mahathir, dua daratan itu dulu merupakan milik Kerajaan Johor. Hal itu disampaikan Mahathir dalam Kongres Survival Melayu di Selangor, Minggu, 19 Juni 2022.

"Kita seharusnya meminta kembali, tidak hanya Pedra Bianca atau Pulau Batu Puteh dikembalikan kepada kita, tetapi juga area Singapura dan Kepulauan Riau. Sebab, teritori itu bagian dari Tanah Melayu," tutur Mahathir, yang disambut tepuk tangan luas peserta kongres.

1. Kemlu angkat bicara soal pernyataan Mahathir

Juru bicara Kementerian Luar Negeri, Teuku Faizasyah (Dokumentasi Kementerian Luar Negeri)

Juru bicara Kemenlu RI Teuku Faizasyah mengatakan wilayah NKRI ditentukan berdasarkan prinsip dan ketentuan hukum internasional yang berlaku.

"Indonesia tidak melihat dasar hukum dan alasan pernyataan Tun Mahathir," ungkap Faizasyah, dalam keterangan tertulisnya, Rabu (22/6/2022).

Pernyataan kontroversial itu disampaikan Mahathir diduga untuk menyindir Sultan Johor, Sultan Ibrahim. Sebab, sebelumnya, area Singapura dan Kepulauan Riau pada masa lalu di bawah kekuasaan Kerajaan Johor.

2. Kepulauan Riau adalah milik Indonesia

Juru Bicara Kemenlu, Teuku Faizasyah dan Direktur Perlindungan WNI, Judha Nugraha. (IDN Times/Santi Dewi)

Faizasyah menjelaskan, seharusnya di tengah situasi dunia yang penuh tantangan sekarang ini, seorang politikus senior tidak menyampaikan pernyataan yang tidak berdasar dan menggerus persahabatan.

"Perlu ditekankan bahwa Kepulauan Riau adalah wilayah NKRI, dan sampai kapan pun akan menjadi milik NKRI," tegas dia.

3. Kantor Staf Presiden RI tolak pernyataan Mahathir

Eks PM Mahathir Mohamad (ANTARA FOTO/REUTERS/Athit Perawongmetha)

Kantor Staf Presiden (KSP) ikut angkat bicara mengenai pidato yang disampaikan Mahathir Mohamad dalam sebuah kongres di Selangor pada Minggu, 19 Juni 2022.

Deputi V KSP, Jaleswari Pramodawardhani, mengatakan pihaknya tak ingin terburu-buru memberikan penilaian apa pun terhadap pidato tersebut. Ia akan memastikan lebih dulu, apakah pernyataan Mahathir adalah posisi resmi pemerintah negeri jiran saat ini. Apalagi saat ini, Mahathir sudah tak lagi menjabat sebagai PM Malaysia.

"Bila tidak (pernyataan resmi pemerintah Malaysia), maka pernyataan itu hanyalah pandangan pribadi," ungkap Jaleswari dalam keterangan tertulis, Selasa (21/6/2022).

Jaleswari menjelaskan secara objektif untuk menentukan pemegang kedaulatan atas suatu wilayah, hukum kebiasaan internasional maupun berbagai preseden putusan pengadilan internasional, telah memberikan standar kendali efektif. Ada beberapa hal yang harus dipenuhi pemerintah suatu negara bila ingin suatu wilayah diklaim berada di bawah kendalinya.

"Hingga detik ini, satu-satunya entitas yang memiliki kendali atas wilayah Provinsi Riau adalah pemerintah Indonesia," kata dia.