Jakarta, IDN Times - Pemerintah Mali yang dipimpin militer mengumumkan pada Jumat (15/8/2025), penangkapan dua jenderal angkatan bersenjata dan seorang warga negara Prancis. Penangkapan ini berkaitan dengan tuduhan terlibat dalam rencana untuk mengguncang stabilitas negara Afrika Barat tersebut.
Dalam pernyataan resmi, pemerintah Mali menjelaskan bahwa penangkapan dilakukan sebagai bagian dari upaya mematahkan konspirasi yang diduga didukung pihak asing untuk mengganggu institusi negara.
Menteri Keamanan Mali, Jenderal Da Aly Mohammedine, menyampaikan bahwa kelompok yang ditangkap terdiri dari sejumlah personel militer dan sipil, termasuk dua jenderal Mali dan seorang warga Prancis bernama Yann Christian Bernard Vezilier.
“Situasi sepenuhnya terkendali,” kata Mohammedine melalui siaran televisi nasional, seraya menambahkan bahwa para tersangka telah ditahan karena berupaya mengguncang pemerintahan transisi Mali. Pemerintah menyebut operasi tersebut dimulai pada 1 Agustus 2025.
Menurut pernyataan pemerintah Mali, warga Prancis yang ditangkap diduga bertindak atas nama dinas intelijen Prancis serta berkolaborasi dengan tokoh-tokoh politik, masyarakat sipil, dan militer Mali, dilansir Al Jazeera.
Tindakan penangkapan ini berakar dari krisis politik dan keamanan berkepanjangan di Mali. Sejak 2012, Mali telah menghadapi kekacauan yang dipicu aksi kelompok bersenjata terkait Al-Qaeda dan ISIS serta jaringan kriminal lokal.
Pada 2020 dan 2021, serangkaian kudeta menumbangkan pemerintahan sipil, mengangkat Jenderal Assimi Goita sebagai Presiden pada 7 Juni 2021 setelah penahanan Presiden Bah N’daw dan Perdana Menteri Moctar Ouane pada 24 Mei 2021.
Dalam lima tahun terakhir, hubungan Mali dengan Prancis memburuk drastis, terutama sejak militer Mali memutuskan hubungan kerja sama keamanan dan memulai aliansi baru dengan Rusia.
“Kekacauan ini menambah daftar panjang tantangan Mali, mulai dari ancaman ekstremisme hingga kebuntuan politik yang terjadi sejak kudeta beruntun.” ujar pengamat politik dari Mali, dilansir Le Monde.
Pemerintah Mali juga mengungkapkan selain dua jenderal dan warga Prancis, puluhan personel militer telah ditahan dan pemeriksaan lebih lanjut sedang dilakukan untuk mengidentifikasi kemungkinan pelaku lain di balik konspirasi ini. Hingga saat ini, pemerintah Prancis belum memberikan pernyataan resmi soal penangkapan warganya.
Sebagai negara bekas jajahan Prancis, Mali sebelumnya menerima bantuan keamanan dari Paris dalam melawan kelompok militan. Namun, sejak putusnya kerja sama militer dan keluarnya pasukan Prancis dari Mali tahun lalu, hubungan kedua negara terus memburuk.
Seorang juru bicara kementerian luar negeri Prancis mengatakan bahwa pihaknya belum bisa memberikan komentar resmi terkait penahanan Yann Vezilier.