Misi Perdamaian PBB di Sahara Barat Resmi Berakhir

04 Nov 2026, 10:10 WIB2 min read

Sanggar Sukma Sijati

News

Channel

Add Us on Google

Bendera PBB (magnific.com/recstockfootage)

Intinya Sih

Dewan Keamanan PBB gagal memperpanjang mandat MINURSO, mengakhiri operasi pengawasan gencatan senjata selama 35 tahun di Sahara Barat dan memulai penarikan personel serta aset.
Mandat berakhir setelah Rusia memveto draf resolusi AS yang mendukung otonomi di bawah kedaulatan Maroko, sementara draf tandingan Moskow juga ditolak mayoritas anggota.
Maroko menyambut pembubaran misi, sedangkan Aljazair dan Front Polisario menyesalkannya; Polisario khawatir ketiadaan penjaga perdamaian memicu bentrokan baru di zona penyangga.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times - Misi pemeliharaan perdamaian PBB di Sahara Barat resmi berakhir setelah Dewan Keamanan gagal memperpanjang masa tugasnya pada Minggu (1/11/2026). Keputusan ini sekaligus menyudahi operasi pengawasan gencatan senjata yang telah berjalan selama 35 tahun di wilayah sengketa tersebut.

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengonfirmasi penarikan seluruh personel lapangan menyusul kebuntuan kesepakatan antarnegara anggota tetap. Berakhirnya misi perdamaian ini langsung memicu perbedaan sikap antara pihak Maroko dan kelompok Front Polisario yang didukung oleh Aljazair.

1. Pasukan perdamaian PBB mulai ditarik dari Sahara Barat

Misi MINURSO dibentuk setelah gencatan senjata pada 1991 untuk memantau konflik antara Maroko dan Front Polisario, kelompok yang menuntut kemerdekaan sejak Spanyol meninggalkan wilayah tersebut pada 1976. Rencana pemungutan suara untuk menentukan nasib sendiri tidak pernah terwujud akibat sengketa syarat pemilih, hingga akhirnya seluruh personel dan aset militer kini ditarik pulang secara bertahap.

Melalui juru bicaranya, Stephane Dujarric, Antonio Guterres menegaskan bahwa hak penentuan nasib sendiri rakyat Sahara Barat tetap diakui, sementara jalur mediasi diplomatik terus diupayakan melalui Utusan Khusus Staffan de Mistura.

"Mulai 1 November, misi ini resmi memasuki masa pembubaran dan seluruh aset akan dikembalikan ke negara-negara pengirim pasukan," ujar Antonio Guterres, dilansir NPR.

2. Veto Rusia gagalkan perpanjangan mandat misi PBB

Berakhirnya misi penjaga perdamaian ini terjadi setelah Rusia menggunakan hak vetonya terhadap draf resolusi baru yang diajukan oleh Amerika Serikat. Draf usulan AS tersebut awalnya hendak memperkuat opsi otonomi di bawah kedaulatan Maroko sekaligus mengurangi jumlah personel pemantau di lapangan.

Pada saat bersamaan, usulan draf tandingan dari Moskow juga ditolak oleh mayoritas anggota, sehingga mandat MINURSO berakhir otomatis tanpa adanya landasan hukum baru. Situasi ini semakin memperlihatkan perpecahan di Dewan Keamanan PBB, ketika kesepakatan bersama antarnegara kian sulit tercapai.

"Perbedaan pandangan antaranggota menutup peluang tercapainya kesepakatan untuk melanjutkan misi di lapangan," kata seorang diplomat di Markas Besar PBB.

3. Berakhirnya misi PBB timbulkan kekhawatiran konflik baru

Pihak Kerajaan Maroko menyambut positif berakhirnya operasi MINURSO karena menilai isu Sahara Barat sebaiknya tidak lagi menjadi agenda rutin PBB. Sebaliknya, Kementerian Luar Negeri Aljazair menyesalkan keputusan tersebut dan menganggap Washington memihak Maroko. Front Polisario juga mengkhawatirkan ketiadaan pasukan penjaga perdamaian dapat memicu kembali bentrokan militer di zona penyangga perbatasan.

"Rencana referendum dalam misi ini sudah tidak relevan dan tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi politik saat ini," kata Menteri Luar Negeri Maroko, Nasser Bourita.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.