PBB Kurangi Misi Perdamaian ke Kolombia, Kenapa?
- Keputusan pengurangan mandat misi perdamaian oleh PBB UNSC
- Tekanan AS terhadap pemerintah Kolombia
- Pengurangan perlindungan bagi kelompok minoritas etnis menimbulkan keprihatinan
Jakarta, IDN Times - Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNSC), pada Jumat (31/10/2025), mengambil keputusan untuk mengurangi tugas penjaga perdamaian di Kolombia. Keputusan ini muncul setelah tekanan kuat dari Amerika Serikat (AS) yang mengkritik kebijakan Presiden Kolombia, Gustavo Petro.
UNSC menyetujui resolusi dengan 12 suara setuju dan dua abstain, yaitu AS dan Rusia, yang memperpanjang mandat misi perdamaian selama satu tahun lagi namun dengan pengurangan perlindungan bagi kelompok minoritas etnis di Kolombia.
1. Keputusan pengurangan mandat misi perdamaian oleh PBB
UNSC mengadopsi resolusi yang memperpanjang mandat Misi Verifikasi PBB di Kolombia hingga 31 Oktober 2026, namun dengan mengurangi cakupan perlindungan bagi minoritas etnis. Keputusan tersebut diambil setelah perdebatan sengit mengenai kebijakan Presiden Gustavo Petro yang mendapat kecaman dari AS.
"AS masih memiliki keberatan signifikan terhadap proses perdamaian di Kolombia, termasuk memburuknya situasi keamanan dan risiko impunitas bagi teroris serta pengedar narkoba," kata Duta Besar AS untuk PBB, Mike Waltz, dilansir The Straits Times.
Resolusi ini juga menghentikan perluasan mandat misi untuk memonitor gencatan senjata yang sebelumnya dimandatkan melalui resolusi 2694 tahun 2023. Pemerintah Inggris yang mengajukan rancangan resolusi menekankan perlunya fokus misi pada pelaksanaan kesepakatan damai dan pemantauan langsung implementasinya.
2. Tekanan AS terhadap pemerintah Kolombia
Di sidang Dewan Keamanan PBB, delegasi AS mengintensifkan kritik terhadap pemerintah Kolombia di bawah Presiden Petro. AS menuduh Petro gagal menindak kelompok-kelompok bersenjata dan mengizinkan penyelundupan narkoba, menimbulkan ancaman serius bagi keamanan regional.
"Kami mendesak pemerintah Kolombia untuk memprioritaskan pemberantasan perdagangan narkoba dan memerangi kelompok bersenjata secara tegas," kata Mike Waltz, dilansir WTOP News.
AS juga memberikan peringatan bahwa dukungan terhadap misi PBB dapat ditinjau ulang jika situasi keamanan tidak membaik dan jika mandat misi dinilai terlalu memperluas fokus politiknya, termasuk soal keadilan transnasional dan perlindungan minoritas etnis.
3. Pengurangan perlindungan bagi kelompok minoritas etnis menimbulkan keprihatinan
Pengurangan perlindungan bagi kelompok minoritas etnis di Kolombia dalam mandat misi PBB menimbulkan keprihatinan luas. Keberadaan Bab Etnis dalam Kesepakatan Damai 2016 dianggap sebagai inovasi penting yang menjamin hak-hak masyarakat adat dan kelompok keturunan Afrika di Kolombia.
"Pemerintah Petro berkomitmen penuh kepada Kesepakatan Damai, terutama bab yang mengakui masyarakat adat dan keturunan Afrika sebagai pilar fundamental dalam membangun perdamaian yang utuh dan langgeng," kata perwakilan Kolombia di PBB, Leonor Zalabata Torres.
Namun, pengurangan mandat ini mencerminkan tekanan politik dari AS yang merasa perlindungan khusus bagi minoritas etnis menjadikan misi PBB memiliki fokus yang terlalu luas dan politis.
