Nepal Tindak Tegas Perundungan Daring terhadap Penyintas Banjir

Dilansir BBC, seorang perempuan yang kehilangan saudara laki-lakinya akibat banjir mengkritik operasi pencarian dan penyelamatan yang dinilainya berjalan lamban di media sosial. Beberapa hari kemudian, ia menemukan banyak komentar bernada kasar pada unggahannya tersebut.

"Kami sudah sangat menderita dan hal ini justru menambah rasa sakit kami," ujarnya.

Dalam kasus lainnya, seorang perempuan mengungkapkan kemarahannya karena merasa pihak berwenang tidak cukup serius dalam mencari suaminya yang hilang

"Suami saya saat ini hilang. Jika pemerintah tidak bisa menemukannya, bisakah mereka setidaknya menunjukkan jenazahnya kepada saya?" katanya dalam sebuah video yang viral di dunia maya.

Video itu pun menuai banyak komentar bernada kasar. Salah satu netizen bahkan menyuruhnya untuk melompat ke sungai dan ikut membantu pencarian. Namun, ada juga orang-orang yang mengecam komentar-komentar jahat tersebut.

"Korban seharusnya dihibur di saat seperti ini, bukan dicaci maki," tulis salah seorang netizen.

Kepolisian Nepal menyatakan telah membentuk komite beranggotakan 10 orang untuk menyelidiki komentar-komentar tersebut. Dilansir Anadolu, sedikitnya satu orang telah ditangkap karena mengunggah komentar penuh kebencian di media sosial yang ditujukan kepada para korban banjir.

Berdasarkan Undang-Undang Transaksi Elektronik Nepal, siapa pun yang menggunakan media sosial untuk mencemarkan nama baik atau melecehkan orang lain dapat dijatuhi hukuman penjara hingga 5 tahun dan denda hingga 100 ribu rupee (sekitar 11,6 juta) atau keduanya.

Hingga kini, jumlah korban tewas akibat banjir di Nepal telah mencapai 1.357 jiwa, sementara 5.326 lainnya masih hilang. Sementara itu, di China, media setempat melaporkan sedikitnya 43 orang dipastikan tewas dan 519 lainnya masih hilang.

Dovan Rai, direktur eksekutif Body & Data, sebuah organisasi yang mengadvokasi ruang digital yang aman, mengatakan bahwa beberapa komentar tidak sensitif tersebut kemungkinan berasal dari pengguna media sosial yang melakukan "rage baiting". Praktik ini melibatkan pembuatan konten negatif sebagai umpan untuk memancing kemarahan atau mendorong orang mengeklik dan membagikan unggahan mereka.

Selain itu, komentar-komentar tersebut juga bisa berasal dari pendukung fanatik pemerintah

"Ada juga kelompok ekstrem yang sangat bersimpati kepada pemerintah dan mengecam orang-orang yang mempertanyakannya. Hal tersebut semakin memperuncing polarisasi dalam percakapan di media sosial,” ujarnya.

Hal serupa juga diungkapkan oleh sosiolog Meena Poudel. Ia mengatakan bahwa sikap bermusuhan di dunia maya tersebut mencerminkan kecenderungan yang lebih luas di kalangan pendukung penguasa untuk menganggap kritik sebagai bentuk ketidaksetiaan.

"Ada kecenderungan di kalangan orang-orang yang dekat dengan kekuasaan untuk memandang rendah dan menyerang pihak lain—terutama perempuan, masyarakat Madhesi, dan mereka yang berasal dari daerah terpencil yang kondisinya sudah sulit. Mereka yang merasa dekat dengan kekuasaan mengembangkan ilusi bahwa mereka berhak bertindak tanpa takut akan konsekuensi hukum," jelasnya, dikutip The Kathmandu Post.