Parlemen Dikunci, PM Wanita Pertama Samoa Dilantik di Tenda

Fiame Naomi Mata'afa (berdiri memakai baju warna putih) dilantik sebagai perdana menteri di tenda luar gedung parlemen yang dikunci pada 24 Mei 2021. (Twitter.com/Lagipoiva Cherelle Jackson)

Melansir dari The Guardian, pemerintah sementara Tuilaepa menolak pelantikan Fiame, yang dijadwalkan berlangsung di parlemen pada 24 Mei 2021,  mengunci Gedung Parlemen di ibu kota, Apia, menghalangi masuknya anggota parlemen dari Faatuatua i le Atua Samoa ua Tasi (FAST). Karena tidak bisa masuk Fiame dan anggota parlemen FAST lainnya mengadakan upacara pengambilan sumpah jabatan di halaman parlemen.

Fiame mengatakan kepada anggota dan pendukung partai FAST pada Senin pagi, di luar pintu yang terkunci. "Kami di sini untuk menegakkan perintah mahkamah agung dan mengadakan parlemen."

Kepala pengadilan dan peradilan Samoa dan komisaris polisi, yang berperan dalam pengambilan sumpah anggota parlemen baru, juga berjalan ke gedung parlemen pada Senin pagi, mengenakan jubah seremonial lengkap, tapi tidak bisa masuk karena dikunci.

Panitera parlemen, Tiatia Lima Graeme Tualaulelei, menyampaikan bahwa gedung dikunci atas perintah ketua DPR dan pengurus perdana menteri Tuilaepa. Fiame mencoba mendesak Tiatia untuk membuka pintu, dengan mengatakan. “Kami membutuhkan orang Samoa yang pemberani sekarang, mengembalikan kekuasaan ke tangan rakyat, kepada rakyat kami untuk menegakkan pemilihan kami. Kami berdoa untuk Anda Tiatia, Anda bisa melakukan ini." Fiame menyampaikan kepada para pendukungnya untuk terus terus duduk di halaman gedung parlemen dan meminta untuk tetap di halaman.

Tuilaepa menjadi tuan rumah pertemuan Partai Perlindungan Hak Asasi Manusia (HRPP), yang dalam pernyataan pers Senin sore, mengecam tindakan FAST di halaman parlemen dan menuduh mereka "menerobos masuk" dan juga pelantikan dianggap ilegal dan melanggar hukum.

"Mereka telah menodai halaman parlemen, dan membuat keributan di halaman suci kami, mereka mencoba menggunakan kekerasan untuk membuka Gedung Parlemen. Mereka seharusnya lebih tahu. Hanya tersisa satu pemerintah yang diakui meskipun itu adalah pemerintah kustodian. Publik menanggapi satu perdana menteri dan menteri dan itu dengan pemerintah ini."

Ilustrasi Pemilu (IDN Times/Arief Rahmat)

Penolakan pemerintahan sementara terhadap Fiame sebagai perdana menteri merupakan masalah serius, yang menimbulkan pertanyaan mengenai sah atau tidaknya pelantikan Fiame.

Melansir dari BBC, perselisihan kekuasaan di Samoa ini timbul setelah pemilu terketat dalam sejarah Samoa, yang diikuti oleh perselisihan dan tantangan hukum. Dalam pemilu itu (HRPP) digulingkan dari kekuasaan setelah empat dekade oleh FAST. Kedua partai memenangkan 25 kursi, tetapi seorang anggota parlemen independen memutuskan untuk memberikan suara untuk FAST.

Hal itu mengarah pada manuver hukum oleh HRPP, yang mengklaim FAST tidak memenuhi kuota anggota parlemen perempuan sesuai dengan peraturan. Komisi pemilihan Samoa mencabut hasil pemungutan suara April 2021 dan meminta dilakukan pemilu ulang pada 21 Mei 2021.

Namun, lima hari sebelum pemilihan ulang, Mahkamah Agung Samoa memutuskan menentang HRPP, mendukung kembali hasil pemilihan dan memerintahkan pelantikan Fiame untuk dilakukan.

Tuilaepa telah menjadi perdana menteri Samoa selama 22 tahun bertugas, yang membuatnya sebagai perdana menteri terlama kedua di dunia. Fiame yang dilantik di halaman parlemen sebelumnya menjabat sebagai wakil perdana menteri wanita pertama Polinesia, keberhasilan Fiame dalam pemilihan umum menjadikannya satu-satunya wanita kedua di wilayah itu yang memimpin pemerintahan. Fiame merupakan putri perdana menteri pertama Samoa, dia telah aktif dalam politik sejak pertengahan 1980-an.

Melansir dari CNN, juru bicara FAST Lance Apulu telah menyampaikan bahwa meskipun tidak ada pertumpahan darah tindakan itu bisa dinggap sebagai kudeta. Patricia O'Brien, seorang ahli sejarah Pasifik di Australian National University, setuju bahwa situasi di Samoa saat ini telah mendekati kudeta meskipun tidak ada unsur kekuatan. Dia juga menyampaikan bahwa HRPP menangguhkan proses demokrasi dan mengabaikan beberapa putusan pengadilan. Penolakan pelantikan perdana menteri belum pernah terjadi sebelumnya sejak Samoa merdeka dari Selandia Baru pada tahun 1962.

O'Brien, mengatakan bahwa dia berharap Tuilaepa yang sedang menjabat untuk mengejar setiap opsi untuk tetap bisa berkuasa degan cara benar. "(Malielegaoi) telah lupa untuk siapa dia bekerja. Dia tidak pernah harus bertanggung jawab atas sisi negatif demokrasi yaitu ketika Anda harus meninggalkan jabatannya. Dia pada dasarnya memerintah Samoa sebagai negara satu partai." Dia menyampaikan bahwa Tuilaepa telah merusak reputasinya sebagai pemimpin di Pasifik, dan tindakannya sangat kontras dengan "martabat" dan "pengekangan" yang ditunjukkan oleh Fiame dari FAST.

"Ini adalah ujian lakmus yang sangat penting bagi demokrasi di Pasifik dan retensinya. Jika dia terus memaksakannya, sejarah memberi tahu kita bahwa segala sesuatunya bisa menjadi sangat buruk. Ini jalan yang sangat berbahaya untuk dilalui," kata O'Brien.

O'Brien menyampaikan bahwa saat ini perlu ada tindakan tegas dari negara-negara demokrasi dengan peran di kawasan, termasuk Selandia Baru dan Australia. Kedua negara itu telah merespon situasi di Samoa melalui menter luar negeri mereka.

Menteri Luar Negeri Australia Marise Payne, menyampaikan melalui Twitter bahwa negaranya menghargai hubungan dekatnya dengan Samoa. "Penting bahwa semua pihak menghormati aturan hukum dan proses demokrasi. Kami percaya pada institusi Samoa termasuk peradilan." 

Menteri Luar Negeri Selandia Baru Nanaia Mahuta melalui Twitter menyampaikan. "Semua pihak di Samoa untuk terus menegakkan supremasi hukum dan menunjukkan rasa hormat terhadap konstitusi dan proses demokrasi mereka."