Parlemen Prancis Tetapkan Wagner Rusia sebagai Teroris

Dilansir Politico, pemungutan suara di Parlemen Prancis menunjukkan semua anggota berjumlah 331 orang menyetujui penetapan Wagner sebagai teroris. Mereka juga menyuarakan agar Uni Eropa (UE) memasukkan Wagner dalam orgainisasi teroris. 

"Resolusi ini dan perluasan ke seluruh Eropa adalah alat hukum dalam melawan Grup Wagner. Memasukkan dalam daftar UE akan berdampak besar terhadap semua pihak, termasuk individu maupun bank yang membantu aktivitasnya," tutur Benjamin Haddad, anggota parlemen dari Partai Renaissance

"Mereka bukan hanya sekedar kelompok paramiliter. Mereka juga akan membunuh warga sipil untuk kepentingan politik dan merusak stabilitas institusi," tambahnya. 

Ia menekankan, masuknya Wagner dalam organisasi teroris akan jadi pukulan keras pada kelompok pembunuh bayaran tersebut. Pasalnya, semua pihak yang bekerja sama dengan Wagner akan dihukum. 

Presiden Ukraina, Volovymyr Zelenskyy, menyatakan terima kasih kepada Parlemen Prancis atas penetapan Wagner sebagai organisasi teroris. Ia berharap seluruh dunia mengikuti langkah Paris. 

"Ini sesuatu yang seharusnya diadopsi di seluruh penjuru dunia. Semua bentuk tindak terorisme harus dihancurkan, dan semua teroris harus dihukum," papar Zelenskyy, dikutip Ukrinform.

Pada saat yang sama, ia mengungkapkan terima kasihnya kepada AS yang bersedia memberikan paket bantuan militer baru kepada Ukraina. 

"Tidak ada kabar yang lebih baik dari rekan kami. Dari yang kami dengar, AS akan mengirimkan paket bantuan pertahanan baru yang mencapai 1,2 miliar dolar AS (Rp17.7 triliun)," sambungnya. 

Pendiri Wagner, Yevgeny Prigozhin, mengancam untuk meninggalkan posisinya di Bakhmut jika tidak mendapat amunisi yang diminta. Ia juga menggerutu bahwa Rusia akan menetapkannya sebagai pengkhianat jika meninggalkan garis depan. 

"Sebuah perintah perang dikirim kemarin yang menyatakan bahwa jika kami meninggalkan posisi kami (di Bakhmut). Kami akan dianggap sebagai pengkhianat terhadap Tanah Air. Itu pesan kepada kami," papar Prigozhin, dilansir Reuters.

"Namun, jika tidak ada amunisi, kami akan tetap meninggalkan posisi kami dan menanyakan siapa yang sebenarnya mengkhianati Tanah Air. Rupanya, pihak itu (yang berkhianat) adalah orang yang setuju mengirimkan sedikit amunisi," sambungnya. 

Kemudian, ia menyatakan bahwa pasukannya akan tetap berada di Bakhmut dan terus memaksa pengiriman amunisi sesuai yang dibutuhkan dalam beberapa hari ke depan.