Jakarta, IDN Times - Partai pendukung Presiden Vladimir Putin, United Russia, menang telak dalam pemilihan umum parlemen Rusia. Pemungutan suara yang digelar selama tiga hari tersebut berakhir pada Minggu (20/9/2026).
Ini menjadi pemilu legislatif nasional pertama di Rusia sejak dimulainya invasi ke Ukraina pada Februari 2022. Hasil penghitungan suara memastikan United Russia kembali mendominasi majelis rendah atau Duma Negara.
Komisi Pemilihan Umum Pusat (CEC) Rusia mencatat United Russia memperoleh sekitar 58 persen suara nasional dengan tingkat partisipasi pemilih melebihi 59 persen. Hasil awal ini memberi partai berkuasa 355 dari total 450 kursi di Duma Negara.
Perolehan tersebut memecahkan rekor pemilu 2016 saat United Russia meraih 343 kursi. Dengan mengantongi lebih dari 301 kursi, partai ini kini memegang supermayoritas untuk mengubah undang-undang dasar tanpa hambatan.
"Indikator-indikator ini tentu menunjukkan tingkat konsolidasi tertinggi masyarakat Rusia untuk mendukung kepala negara," kata juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, dilansir The Guardian.
Sementara itu, empat partai lain yang lolos parlemen tertinggal jauh di belakang United Russia. Partai Komunis menempati peringkat kedua (40 kursi), disusul partai nasionalis LDPR (25 kursi), partai New People (20 kursi) dan partai A Just Russia (4 kursi). Pada pemilu daerah yang digelar serentak, sekutu Putin, Ramzan Kadyrov, kembali terpilih memimpin Republik Chechnya setelah meraih 99,85 persen suara.
Pemilu legislatif Rusia tahun ini berlangsung tanpa lawan politik utama bagi Kremlin. Sebagian besar tokoh oposisi kini berada di pengasingan luar negeri, dipenjara, atau telah meninggal dunia seperti mendiang Alexei Navalny pada 2024 lalu.
Satu-satunya partai penentang perang di Ukraina, Yabloko, dicoret dari pemilu tingkat nasional oleh Mahkamah Agung Rusia. Tokoh independen Boris Nadezhdin juga dilarang mencalonkan diri setelah otoritas Rusia melabelinya sebagai agen asing.
Pembatasan ketat juga terjadi di lapangan saat proses pemungutan suara. Saksi pemilu dari partai Yabloko dan Partai Komunis mengaku dihalau di sejumlah tempat pemungutan suara oleh petugas.
Pemerintah Rusia juga menolak mengundang misi pemantau pemilu dari Organisasi untuk Keamanan dan Kerja Sama di Eropa (OSCE). Moskow menuduh lembaga tersebut menerapkan standar ganda, sedangkan pihak OSCE menyebut pelarangan itu melanggar komitmen internasional Rusia.
Moskow menggelar pemungutan suara di lima wilayah Ukraina yang diduduki, yaitu Krimea, Donetsk, Luhansk, Kherson, dan Zaporizhzhia. Pemerintah Ukraina dan Uni Eropa (UE) mengecam langkah tersebut dan menilainya tidak sah.
"Kremlin membungkam perbedaan pendapat, melarang satu-satunya partai yang menentang perang di Ukraina, dan menutup pintu bagi pemantau pemilu internasional. Kedok demokrasi adalah satu-satunya yang tersisa di Rusia," ujar Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Kaja Kallas, dilansir Euronews.
Kecaman serupa datang dari Inggris, Australia, Kanada, Selandia Baru, dan Norwegia. Dalam pernyataan bersama, kelima negara barat tersebut menegaskan pemilu di wilayah pendudukan merupakan pelanggaran berat terhadap Piagam PBB.