Jakarta, IDN Times - Penangkapan seorang aktivis perempuan Sudan, Amira Osman, mendapat kecaman dari badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Misi PBB di Sudan menuding penangkapan tersebut sebagai upaya untuk mengurangi partisipasi politik perempuan di negara itu.
"(Kami menyatakan) marah dengan penangkapan advokat hak-hak perempuan Amira Osman semalam," kata Misi Bantuan Transisi Terpadu PBB di Sudan (UNITAMS) di Twitter, dikutip dari Middle East Monitor, Minggu (23/1/2022).
Dilansir Al Jazeera, penangkapan Osman terjadi di tengah-tengah penangkapan beberapa masyarakat sipil dan tokoh pro demokrasi lainnya sejak kudeta Oktober lalu. UNITAMS juga menyerukan pembebasan aktivis wanita tersebut serta aktivis lainnya.
Mereka mendesak pihak berwenang Sudan agar menghormati hak dan kebebasan berkumpul. Beberapa tokoh politik terkenal telah dibebaskan sejak kudeta 25 Oktober, tetapi para aktivis mengatakan yang lain tetap ditahan dan penangkapan terus berlanjut.
Amira Osman diculik pada Sabtu (22/1/2022) malam, di lingkungan Al Riyadh. Saudara perempuan Osman mengatakan kepada Reuters bahwa Sekitar 15 pria bersenjata dan bertopeng mengenakan pakaian sipil menculik Osman setelah menyerbu rumahnya.
“Kami tidak tahu di mana dia atau agen keamanan yang membawanya. Kami khawatir tentang sifat penangkapannya dan kondisi kesehatannya yang kritis,” katanya, seraya menambahkan bahwa Osman lumpuh sebagian dalam kecelakaan beberapa tahun lalu.
Penangkapan Osman bukan merupakan kali pertamanya. Pada masa kepemimpinan mantan Presiden Omar Al-Bashir, Osman kerap berkampanye untuk hak-hak perempuan di Sudan.
Dia pernah ditangkap pada tahun 2013 di bawah undang-undang ketertiban umum karena menolak mengenakan jilbab dan dihukum serta didenda pada tahun 2002 karena mengenakan celana panjang.
Perempuan memainkan peran penting dalam protes yang menyebabkan penggulingan Al-Bashir pada 2019 lalu. Pemerintah transisi kemudian mencabut undang-undang ketertiban umum yang digunakan untuk mengatur pakaian dan perilaku perempuan, meskipun beberapa undang-undang pembatasan lainnya tetap ada.
Sudan berada dalam krisis politik sejak 25 Oktober 2021 ketika militer di bawah pimpinan Abdel Fattah Al-Burhan membubarkan pemerintahan transisi Perdana Menteri Abdalla Hamdok dan mengumumkan keadaan darurat.
Sebelum kudeta militer, Sudan diperintah oleh dewan berdaulat yang terdiri dari pejabat militer dan sipil yang bertugas mengawasi masa transisi hingga pemilihan umum pada 2023 mendatang.
Setelah kudeta, kekuasaan Hamdok sempat dipulihkan pada 21 November berdasarkan kesepakatan dengan kedua pihak. Kendati begitu, pengunjuk rasa mengecam kesepakatan tersebut dan bersikeras untuk menuntut mundur pihak militer dari politik secara total.
Perdana Menteri Hamdok kemudian menyatakan mundur dari jabatannya pada 2 Januari dengan alasan kebuntuan politik. Krisis politik kian bertambah parah di mana gejolak protes semakin mencekam.