Krisis, Kelompok Sipil Sudan Setuju Dialog Ditengahi PBB
Jakarta, IDN Times - Kelompok pro-demokrasi Sudan, Pasukan Kebebasan dan Perubahan (CCFFC), pada Minggu (16/1/2022) menerima tawaran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menengahi pembicaraan guna mengakhiri kebuntuan politik setelah kudeta militer pada Oktober disusul pengunduran diri perdana menteri (PM) Abdallah Hamdok.
Juru bicara CCFFC, Jaafar Hassan, membenarkan hal tersebut dan mengatakan bahwa delegasi dari CCFFC bertemu dengan misi PBB (UNITAMS) pada Minggu. Kendati begitu, kelompok sipil penting lainnya, Asosiasi Profesional Sudan, masih menyatakan untuk menolak tawaran PBB, seperti dikutip dari Al Jazeera.
1. CCFFC ingin akhiri krisis sesegera mungkin
Keputusan CCFFC untuk mengambil bagian dalam pembicaraan yang ditengahi PBB datang di tengah upaya intensif regional dan internasional untuk menyelesaikan krisis. Utusan Uni Afrika, Edewe Bankole, berada di Khartoum di mana ia bertemu dengan perwakilan dari CCFFC.
Bankole mengatakan, tujuan pembicaraan itu adalah untuk mendengarkan sudut pandang semua orang Sudan untuk menemukan solusi bagi krisis tersebut.
Secara terpisah, David Satterfield, utusan baru Amerika Serikat (AS) untuk Tanduk Afrika, diperkirakan akan mengunjungi Sudan pekan ini di mana ia dan Asisten Menteri Luar Negeri AS untuk Urusan Afrika, Molly Phee, akan bertemu tokoh militer dan politik serta aktivis pro-demokrasi.
“Pertemuan itu bertujuan untuk menggalang dukungan internasional bagi misi PBB untuk memfasilitasi transisi baru yang dipimpin sipil menuju demokrasi di Sudan,” kata Departemen Luar Negeri AS dalam sebuah pernyataan.
CCFFC sebelumnya telah menetapkan untuk diakhirinya keadaan pasca kudeta, pelanggaran, dan pencabutan keadaan darurat.
2. SPA tetap menolak hingga militer mundur total dari kekuasaan
Dilansir Africanews, pada 11 Januari 2022, Asosiasi Profesional Sudan (SPA) mengumumkan penolakannya terhadap pembicaraan yang dimediasi oleh PBB. Alasannya, karena menurut mereka, jalan satu-satunya untuk keluar dari krisis adalah dengan mencopot para jendral militer dari kekuasaan.
"Kami dengan tegas menolak seruan ini, yang berusaha mendorong normalisasi dengan dewan militer dan otoritasnya," kata SPA dalam sebuah pernyataan, dikutip Anadolu Agency.
3. Krisis sejak kudeta pada bulan Oktober
Aksi unjuk rasa Sudan telah berlangsung selama berkali-kali sejak kudeta penggulingan perdana menteri dari kubu sipil, Abdalla Hamdok, pada akhir Oktober lalu. Penduduk yang pro demokrasi menuntut pihak militer yang melakukan kudeta untuk mundur dari koalisi pemerintahan transisi.
Karena aksi unjuk rasa yang kian parah, pada bulan November Hamdok kembali diangkat menjadi perdana menteri berdasarkan kesepakatan dengan militer. Namun, gerakan pro-demokrasi Sudan mengecam kesepakatan itu dan bersikeras agar kekuasaan secara penuh harus diberikan kepada pemerintah sipil Hamdok tanpa ada lagi campur tangan militer.
